SuaraBanyuurip.com –D Suko Nugroho
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Kamidin enggan menyikapi peletakan batu pertama proyek engineering, procurement and construction (EPC) 1 Banyuurip, Blok Cepu, di lokasi central processing facility (CPF) yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, Selasa (6/12) lalu.
Padahal sebelumnya, Satpol PP sempat turun langsung kelapangan untuk menghentikan survey topografi, pengukuran, dan soil investigation (uji struktur tanah) yang dilakukan PT. Soilen, kontraktor PT. Tripatra Engineers & Construction, pemenang tender EPC 1, karena belum mengantongi ijin gangguan (HO) dan IMB. Bahkan, sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP sempat mengamankan sejumlah peralatan milik PT. Soilen karena proyek tersebut dinilai ilegal.
“Saya akan cek dulu ke Badan Perijinan, apakah ijin sudah keluar apa belum,†elak Kamidin ketika dikonfirmasi disela menghadiri sosialisasi Persibo Bojonegoro di MCM, Jalan Pemuda, Kamis (8/12) malam.
Dia juga enggan berkomentar bila peletakan batu permata oleh Menteri ESDM beberapa waktu lalu itu menyalahi aturan karena belum memiliki IMB. Kamidin juga terlihat gamang ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila lokasi CPF yang dijadikan peletakan batu pertama tersebut belum memiliki IMB.
“Akan saya cek dulu ijinya sudah ada apa belum,†tegasnya kembali.
Kamidin mengaku, dirinya tidak ikut menghadiri peletekan batu pertama proyek EPC 1 Banyuurip. Hanya saja, sehari sebelum peletakan batu pertama dia mendatangi lokasi untuk persiapan kedatangan menteri.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Soehadi Moeljono menegaskan, bahwa baik BP. Migas, Mobil Cepu Limited (MCL) maupun Tripatra belum mengajukan IMB untuk CPF. Badan perijinan baru mengeluarkan HO CPF.
Bahkan Bupati Bojonegoro, Suyoto, sebelumnya juga menegaskan agar peletakan batu pertama proyek EPC 1 Banyuurip dilaksanakan di dalam lokasi well pad A Banyuurip karena lokasi CPF belum memiliki IMB.