SuaraBanyuurip.com -Â
Kontraktor kontrak kerja sama (KKS) di wilayah Jawa Timur (Jatim) kerap mengalami kendala dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, seperti gangguan operasional dan tuntutan masyarakat. Dengan kondisi ini, industri hulu migas meminta bantuan TNI dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah kerja kontraktor KKS produksi di Jatim, sehingga program pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dapat tercapai.
“Fasilitas migas adalah obyek nasional,†kata Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Jatim, Papua, dan Maluku (Japalu) Hadi Prasetyo saat kunjungan kerja ke Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) Murdjito di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Murdjito mengatakan, menjadi tugas dan kewajiban TNI untuk mengamankan wilayah agar tercipta kesejahteraan dan rasa aman di masyarakat. Dukungan penuh diberikan pada pelaksanaan operasional hulu migas yang merupakan sektor strategis. “Untuk menyelesaikan hambatan yang ada, yingkatkan koordinasi dengan militer supaya pengamanan lebih maksimal,†kata dia.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada tahun ini. Namun hal itu sulit terealiasi karena puncak produksi Blok Cepu sebesar 165 ribu bph yang diandalkan untuk memenuhi target itu belum dapat dilaksanakan tahun ini. Sekarang ini produksi minyak baru berkisar 905 ribu bph.(BP. Migas)