SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia Nafitasari
Kedatangan Komisi VII DPR-RI di Kabupaten Bojonegoro menjadi ajang curhat kepala desa sekitar Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu. Para petinggi desa ini meminta agar pemerintah daerah, pusat, Operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL), BP. Migas memperhatikan masayarakat sekitar pemboran bukan hanya menjelang proyek konstruksi berlangsung, melainkan setelah proyek selesai.
Kepala Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Sandoyo misalnya, meminta agar ada perhatian bagi warganya. Sebab warga Mojodelik telah berkorban cukup besar terhadap proyek ini. Yakni masyarakat telah merelakan lahannya yang menjadi gantungan hidup untuk kepentingan proyek Blok Cepu.
“Hampir 400 hektar lahan milik warga Mojodelik telah dibebaskan. Jumlah ini paling banyak dari desa-desa sekitar sini,†ungkapnya di hadapan Komisi VII DPR-RI, BP. Migas dan petinggi MCL.
Selain lahan, lanjut dia, ada beberapa aset desa yang akan digunakan proyek pengembangan penuh Lapangan Banyuurip. Yaitu jalan Dusun Samben, sembilan sendang yang terkena rencana proyek engineering, procurement and construction (EPC) 1 dan EPC 5 Banyuurip.
“Yang paling merasakan dampak sosial proyek ini adalah warga saya. Karena itu, saya minta operator maupun kontraktor EPC untuk membangun infrastruktur desa sesuai kesepakatan yang sudah disepakati,†tegasnya.
Senada juga disampaikan Kepala Desa Gayam, Pujiono. Menurut dia, persoalan sosial masyarakat ini harus menjadi perhatian semua pihak. Baik pemerintah daerah, pusat, MCL. Karena dampak sosial itu dirasakan masyarakat, khususnya sekitar pemboran, bukan hanya menjelang pelaksanaan proyek, namun 3 tahun  kedepan setelah proyek selesai.
 “Bagaimana nasib warga setelah proyek ini selesai dan sawah mereka telah terjual. Inilah yang harus diperhatikan,†sambung pria yang juga Ketua Forum 15 Kepala Desa Sekitar Banyuurip ini.
Karena itu, dia meminta, agar ada pemberdayaan masyarakat berupa pemberian keterampilan bagi warga agar nantinya dapat mengembangkan diri dan mandiri. “Sehingga mampu menangkap peluang dari kegiatan industri migas,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Deputy Operasional BP. Migas, Rudi Rubiandini menyatakan, bahwa kegiatan industri migas di Kabupaten Bojonegoro ini akan memberikan multy plyer effect bagi masyarakat. Sebab industri tersebut akan memunculkan usaha-usaha ikutan lainnya.
“Sekarang ini BUMD memiliki peran lebih besar untuk lebih terlibat dalam kegiatan migas. Karena itu kita harapkan BMD dapat menjadi jembatan kepentingan masyarakat,” ujar Rudi.
Lain itu, sebagai daerah penghasil migas, lanjut dia, Bojonegoro tiap tahunnya juga memperoleh dana bagi hasil (DBH) migas dan dana-dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang semua itu sebagian besar dari pendapatan negara yang bersumber dari sektor Migas.