SuaraBanyuurip.com -Â
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) berhasil mengefisiensikan biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang ditagihkan ke negara oleh Kontraktor Kontrak KerjaSama (KKKS). Tercatat, tahun 2012 ini, jumlah cost recovery hanya menjadi US$15,1 miliar dari usulan KKKS sebesar US$17,4 miliar untuk menghasilkan minyak dan gas sebesar 2,25 juta barel minyak ekuivalen.
“Ini (efisiensi cost recovery) sebuah keberhasilan pengelolaan industri hulu migas dalam memaksimalkan penerimaan Negara. Karena itu kita meningkatkan efisiensi di sejumlah anggaran yang diajukan KKKS yang dinilai tidak akan mempengaruhi pencapaian produksi minyak dan gas,†jelas Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BPMIGAS Gde Pradnyana melalui pres realese Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Senin (2/4).
.
Selain mampu mengefisiensikan cost recovery, BP. Migas juga dapat meningkatkan pendapatan bagi Negara. Â Dari cost recovery sebesar US$ 15,1 milyar tersebut menghasilkan total pendapatan sebesar US$ 56,3 milyar dari usulan US$53,7 miliar dengan porsi penerimaan Negara sebesar US$28 miliar dan bagian KKKS sebesar US$8,3 miliar.
Dengan penambahan pendapatan kotor ini maka porsi penerimaan Negara meningkat menjadi US$32,2 miliar dari semula sebesar US$28 miliar. Bagian KKKS juga sedikit meningkat menjadi US$8,9 miliar dari usulan US$8,3 miliar.
“Pada dasarnya kami memandang cost recovery itu sebagai investasi untuk menghasilkan penerimaan negara yang maksimal,†katanya.
Meski demikian, lanjutnya, investasi yang dilakukan juga harus diupayakan agar efisien dengan tetap memberi keuntungan bagi kontraktor maupun bagi pemerintah. Cost recovery ini juga harus sebanyak mungkin dibelanjakan di dalam negeri dalam berbagai bentuk kandungan lokal.
Untuk diketahui, tahun lalu, dari belanja kapital sebesar $11 miliar di industri hulu minyak dan gas, BPMIGAS berhasil mendorong tingkat kandungan lokal senilai lebih dari $6miliar. Investasi ini, kata Gde, akan terus dilaksanakan oleh para Kontraktor dalam berbagai bentuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas untuk menekan laju penurunan produksi minyak dari 14 persen pertahun menjadi hanya3-4 persen per tahun. (KemenESDM)