SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Nuswantoro mengusulkan agar kabupaten setempat memiliki bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten.
â€BOSDA penting untuk menjawab problem anggaran pendidikan yang dialami sekolah-sekolah,†ungkapnya dalam lokakarya pendidikan di Adelia Café, Jalan Gajahmada, Bojonegoro, kemarin (16/5).
Nuswantoro berjanji akan mengupayakan agar dalam APBD 2013 BOSDA sudah dapat diawali. Sehingga, diharapkan pada 2014 mendatang BOSDA dapat dianggarkan dalam APBD.
â€Dengan demikian, nasib guru tidak tetap (GTT) dan siswa tidak mampu akan dapat diperhatikan lebih serius,†ujarnya.
Dalam lokakarya dengan tema Menggagas Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Berbasis Masyarakat yang digelar IDFoS tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya. Yakni, Kasi Mapenda Kemenag Yasmani, Kasubag Program Disdik Rasmaji, dan Kepala SMPN 2 Bojonegoro Ali Fatikin.
Statemen Nuswantoro didukung Yasmani, Rasmaji, dan Ali Fatikin. Yasmani misalnya, menilai jika benar BOSDA ada, akan sangat membantu sekolah swasta yang selama ini belum banyak terkaver BOS. Di beberapa daerah sudah menerapkan BOSDA. Misalnya, Gresik dan Jepara.
“Di Gresik BOSDA besarnya Rp 40 ribu per siswa, tapi datanya harus jelas,†tegasnya. Â
Begitu juga Ali Fatikin. Dia menilai, keberadaan BOSDA akan dapat menunjang realisasi delapan standar pendidikan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005. Selain BOSDA, yang juga harus didorong adalah keterlibatan pihak ketiga dan swasta untuk pengelolaan sekolah dan pendidikan.
Hal senada dikatakan oleh Rasmaji. Keberadaan BOSDA akan semakin meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan, sesuai amanat konstitusi.Â
Lokakarya merupakan rangkaian program program peningkatan infrastruktur pendidikan berbasis masyarakat, hasil kerja sama Dinas Pendidikan (Disdik), Kementerian Agama (Kemenag) kantor Bojonegoro, MCL, dan IDFoS.