SuaraBanyuurip.com -Â Ririn W
Bojonegoro – Kebijakan pendidikan nasional diera pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum berpihak kepada masyarakat. Bahkan tidak selaras dengan ideologi negara pancasila dan Undang-undangan 1945. Banyak manipulasi dalam kebijakan pendidikan yang ditelorkan di masa Pemerintahan SBY, baik periode pertama maupun kedua kepemimpinanya.
Hal itu terungkap dalam bedah buku “Manipulasi Kebijakan Pendidikan†Karya Darmaningtyas yang diselenggarakan Global Education (GE) di Gedung Lemcadikab, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Selasa (12/06/2012). Kegiatan ini diikuti insan peduli pendidikan.
Dalam buku bersampul bangku dan kursi sekolah usang itu mengupas realitas pendidikan sekarang ini. Mulai pendidikan dasar yang makin rapuh, Pendidikan Menengah yang terjebak pada pragmatisme dan elitisme, kebijakan tentang guru yang maju-mundur, anggaran pendidikan 20% yg manipulatif, Bos dan pendidikan tidak gratis, ujian nasional (UN) yang kontroversial sepanjang masa, kebijakan perbukuan yang berubah-ubah.
Dalam kesempatan itu, Darmaningtyas  menyatakan,  banyak sekali manipulasi- manipulasi pendidikan yang sedang berlangsung pada saat ini. Seperti manipulasi anggaran pendidikan 20% tidak sesuai yang dijanjikan. Karena didalamnya termasuk gaji pendidik (guru dan dosen), serta pendidikan yang diselenggarakan oleh kementrian lain.
“Tahun 2012 ini misalnya, dari Rp. 289 triliun anggaran pendidikan yang dikelola Kementrian Pendidikan hanya Rp. 64 triliun. Kalau gaji guru dan dosen dimasukin, maka sejak orde baru (orba) dulu anggaran pendidikan sudah 20%,†papar Darmaningtyas.
Bukan hanya itu, kebijakan guru yang ditetapkan pemerintah, lanjut dia, maju mundur. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen untuk memberikan legitimasi guru sebagai jabatan profesional dan memperoleh tunjangan profesional tidak terlaksana dengan baik. Dia mencontohkan, proses sertifikasi guru tidak berlangsung serentak, akhirnya guru harus antre untuk ikut program setifikasi.
“Guru yang lulus sertifikasi belum tentu langsung dapat tunjangan profesional bila jam mengajarnya tidak mencapai 24 jam per minggu. Yang sudah lulus sertifikasi tunjangannya sering terhambat karena faktor administratif. Akhirnya pembayarannya dirapel,†ungkapnya.
Menurut dia, begitupun tentang kebijakan biaya operasional sekolah (BOS) yang berganti menjadi Bantuan Operasional Sekolah.
Sampai tahun 2011 BOS yang dikucurkan hanya mampu mencukupi 40% dari total biaya pendidikan untuk standar nasional. BOS hanya bisa menggratiskan bila ditopang dengan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari Pemprov dan Pemda
“Wajar bila ada BOS tapi pendidikan tidak gratis,†sergah Darmaningtyas.
Lebih jauh dia mengungkapkan, ujian nasional juga menjadi salah satu manipulasi kebijakan pendidikan sekarang ini. Dimana awal 2002 lalu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menghapus Ebtanas SD dg alasan SD-SMP satu jenjang Dikdas sehingga tidak boleh ada hambatan masuk. Sehingga Tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan PP No.19 tentang SNP yg di dalamnya mengamanatkan UN untuk SD. Akibatnya UN hanya menciptakan kesenjangan pendidikan karena sekolah yang dinilai UN nya bagus dapat reward, sementara sklh2 yg jelek tetap dibiarkan,†tegasnya.
“Kebijakan buku elektronik yang diterapkan pemerintah juga tidak didasarkan pada kondisi riil masyarakat. Karena masih daerah yang belum terjangkau listrik sehingga sulit mengkases dan harganya pun jg lebih mahal dibandingkan buku cetak biasa,†jelasnya.
Ditambahkan, kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)RSBI yang diterapkan pemrintah sekrang ini merupakan bentuk kastanisasi pendidikan. Karena fokus perhatian Pemerintah pada RSBI/SBI dan mengabaikan sekolah swasta pinggiran (kaum miskin). Sekarang ini RSBI dalam proses gugatan hukum dan tinggal menunggu Keputusan makamah Konstitusi. (suko)