SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Aksi Pemblokiran jalan yang dilakukan warga dari 15 desa Ring 1 Banyuurip yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu dan Kontraktor Lokal (AMBKL), Senin (25/06/2012), mendapat perhatian khusus Bupati Bojonegoro Suyoto. Ketua DPW PAN Jatim ini berjanji akan memfasilitasi kontraktor lokal dengan PT. Tripatra Engineers & Constructors, pelaksana proyek Engineering, Procurement and Construction (EPC) 1 Banyuurip, Blok Cepu.
Suyoto saat menghadiri acara Pelatihan Management Proyek di GDK mengaku kaget dengan aksi yang dilakukan oleh AMBKL. Karena apa yang dikeluhkan PT. Gayam Asri Manunggal (GAM) dan 5 CV lainnya pada Kamis (21/06/12) lalu masih dalam proses pengecekan dan tetap akanditindak lanjuti oleh Pemkab Bojonegoro melalui Tim Optimalisasi Kandungan Lokal.
“Saya sudah tangani dengan cepat apa yang menjadi permasalahan saat ini. Karena hari itu juga PT Tripatra telah berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ada termasuk pagu harga yang dinilai masih wajar saat melakukan pelelangan,†tegasnya.
Dia menegaskan, telah memerintahkan Tim Optimalisasi Kandungan Lokal untuk melakukan ferifikasi dan mengirimkan surat kepada MCL serta Bp migas untuk segera bertindak. Hal ini dilakukan karena ada hal hal yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
“Kami hanya bisa sebagai fasilitator. Namun untuk eksekusinya tetap pada MCL dan Bp Migas,†imbuh kang Yoto sapaan akrab Bupati.
Dia menambahkan, bila konflik yang terjadi saat ini akan benar benar menjadi perhatian Pemkab Bojonegoro. Namun untuk saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari MCL ataupun Bp Migas.
Dikonfirmasi terpisah, Community Affair PT Tripatra Budi Karyawan saat ditemui www.SuaraBanyuurip.com di kantornya mengatakan, bahwa untuk angkutan material pada hari ini ditiadakan. Penghentian ini bukan dikarenakan takut pada aksi tersebut melainkan mengutamakan keselamatan bersama.
“Kita semua yang bekerja di EPC 1 kan orang lokal. Jadi menghindari sajalah terjadi konflik antar sesama.
Dia mengaku, akibat pemblokiran jalan ini telah menghambat jalannya proyek dan tentu saja rugi ratusan juta. Karena proyek pengurukan tidak dapat masuk lokasi baik di Well Pad A dan B di Desa Mojodelik maupun Well Pad C di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Meski begitu, ia tidak terlalu kaget dengan pemblokiran jalan yang terjadi ditiga titik menuju lokasi proyek karena untuk pekerjaan diluar transportasi masih berjalan seperti biasa.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak Kepolisian, ternyata memang demo itu tidak berizin sehingga daripada ribut besar ya kita ngalah saja. Tapi bukan berarti kalah, hanya menghormati mereka saja,†lanjut Pria asli Blitar ini.
Menanggapi 5 tuntutan yang diajukan oleh AMBKL diantaranya meminta transparansi dalam pelelangan, memprioritaskan kontraktor dan mempekerjakan masyarakat lokal, dan memberdayakan kontraktor lokal, memkasimalkan peran Forum Kontraktor Lokal (FKKL) dalam memberdayakan kontraktor lokal, dan segera mengeluarkan program corporate social responsibility (CSR), pihaknya mengaku telah memenuhinya dari awal proyek berjalan.
“Kami sudah transparansi pada mereka, untuk harga dan sebagainya sampai pemenang lelang diumumkan. Bahkan ketika kontraktor kalah kami lakukan klarifikasi. Jika PT GAM meminta Re Lelang ya tidak bisa, kan sudah ada pemenangnya yaitu CV Jaya makmur dari Putra Bojonegoro Group,†imbuh bapak 2 anak ini. (suko)