SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Kontraktor proyek Engeenering Procurement and Contraction (EPC) 2 sumur Banyuurip, Blok Cepu, PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) mencoba menutupi masalah terkait tudingan pelanggaran Perda 23/2011 tentang Konten Lokal. Akibat tak terlibatnya warga dan kontraktor lokal desa sekitar proyek pipanya, tadi pagi terjadi aksi unjuk rasa warga dari empat desa.
Aksi tutup mulut pihak PT IKPT tersebut akhirnya terkuak, setelah peserta rapat koordinasi di Ruang Batik Madrim gedung Pemkab Bojonegoro membuka masalah tersebut. Rapat yang dipimpin Asisten II Sekab Bojonegoro, Nono Purwanto, pada Rabu (29/8/2012) itu, merupakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh operator migas dan para kontraktornya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
“Sebaiknya PT IKPT membuka semua permasalahan di forum seperti ini jadi semua tahu. Jangan datang ke BUMD, karena itu bukan wewenang kami,” tegas salah satu perwakilan BUMD Pemkab Bojonegoro PT BBS, Ganesha, dalam pertemuan penting tersebut.
Hal itu diungkapkan secara gamblang sesaat penjelasan yang diberikan oleh Humas PT IKPT, Sunarto, yang tidak menyinggung sama sekali terkait aksi protes dari warga yang tergabung dalam G4. Yakni gabungan dari empat desa; Desa Sumbertlaseh, Pacul, Sembung dan Desa Wedi.
“Tolong pak, dibuka saja masalah itu disini jadi ada jalan ke luar. Jangan datang ke BUMD karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di lapangan,” tukasnya.
Pimpinan rapat, Asisten II Nono Purwanto akhirnya membeberkan kedatangan 10 Kades yang datang ke Bupati Suyoto mengadukan PT IKPT yang tidak melibatkan tenaga lokal baik naker maupun kontraktornya.
“Mereka bilang sudah mengajukan proposal, tapi belum mendapatkan jawaban kok sudah mengerjakan proyek.  Ini harus diluruskan,” imbuh Nono.
Terpisah, Humas PT IKPT Sunarto akhirnya mengakui jika ada gejolak warga yang menuntut pekerjaan. Padahal saat ini baru pekerjaan Land Clearing yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Memang ada demo tadi pagi, Pak. Maka dari itu kami liburkan semua pekerjaan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan kami jelaskan nanti pada semua kepala desa,” kelitnya. (rien/tbu)