SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – HM Santoso, Bupati Bojonegoro periode 2003-2008 diminta segera mengembalikan kerugian negara, atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RI terhadap kasus korupsi bantuan sosial Rp6 miliar dari dana APBD Bojonegoro yang melibatkan dirinya. Jika tidak segera mengembalikan harta kekayaannya akan disita Jaksa ekskutor untuk menutup kerugian negara tersebut.
Dalam amar putusannya MA memerintahkan terpidana 5 tahun yang kini mendekam di Lapas Bojonegoro itu, mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp3,4 miliar, dan denda sebesar Rp300 juta. Jika tidak bisa, jaksa ekskutor akan menyita rumah pribadi miliknya di Desa Pasinan, dan Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Selain juga jaminan uang tunai sebesar Rp250 juta.
“Jika tidak bisa mengembalikan kerugian Negara itu, maka jaksa eksekutor akan menyita empat sertifikat tanah dan bangunan yang berada di Desa Pasinan dan Desa Bourenoserta uang Rp250 juta,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Nusirwan Sahrul, Kamis (20/09/2012)
Dia katakan, Balai Lelang milik negara yang ada di Surabaya yang nantinya akan menaksir nilai kesetaraan antara jaminan kekayaan narapidana dan kerugian negara yang timbul. Santoso tidak bisa mempertanggungjawabkan uang APBD sebanyak Rp6 miliar.
Sementara itu, kondisi Santoso saat ini telah tiga hari menjalani masa tahanan di Lapas Bojonegoro di ruang tahanan Mapenaling selama satu minggu. Ruangan berukuran 2×3 meter itu Santoso menghuni bersama dengan dua orang narapidana lain, yakni Kamsoeni, mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkab Bojonegoro, bersama Kepala Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Eka Sawiji (47).
Terpisah, Kepala Lapas kelas IIA Bojonegoro, Hendra Eka Putra, mengatakan, kondisi Santoso masih sehat dan tidak diperlakukan secara khusus. “Kami memperlakukan dia sama seperti tahanan lain, tidak ada spesial atau khusus seperti alas tidur maupun makanan sehari-hari,” tukasnya. (rien/tbu)