SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro - Kontraktor Mobil Cepu Limited (MCL) untuk pelaksana proyek engineering, procurement and construction (EPC) – 1 Banyuurip, PT. Tripatra Engineers & Constrcutor mengungkapkan, 275 tenaga kerja (naker) yang dimaksud Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Bojonegoro, Jatim, adalah hanya naker yang bekerja di kantor PT Tripatra di Jalan MH. Thamrin Bojonegoro.
“Kalau pegawai di kantor kami memang jumlah sekitar itu (275 orang). Tapi masih ada ratusan lainnya yang bekerja di Subkontraktor kita,†Community Affair and Manager PT Tripatra, Budi Karyawan kepada suarabanyuurip, Jum’at (12/10/2012).
Pernyataan ini sekaligus menyangkal statemen Iskandar, Kepala Disnakertransos Bojonegoro yang menyatakan jika jumlah naker yang direkrut Tripatra 275 orang.
Menurut Budi, Tripatra sudah mengirim data jumlah naker yang ada ke Disnakertrnasos baik melalui hard copy maupun soft copy. Dia juga menegaskan, bila data jumlah tenaga kerja yang masuk tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena rekrutmen yang dilakukan tidak terlepas dari peran kepala desa di masing-masing yang mengkoordinir calon naker.
“Kalau kita dilarang melalui Kepala Desa lalu bagaimana? Kepala Desa itu justru sebagai penjamin, apakah calon tenaga kerja yang melamar asli daerah Ring 1 atau bukan. Melanggar atau tidak, kami tetap laporkan data yang masuk kepada Disnakertransos,†papar Budi.
Pria yang berdomisili di Kota Bandung, Jabar ini mengungkapkan, ada beberapa kendala yang selama ini menjadi ganjalan berjalannya proyek dan perlu perhatian khusus dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Yakni subkontraktor yang terlambat memobilisasi tenaga kerja dan peralatan yang tidak sesuai dengan rencana, tingginya ekspetasi masyarakat seperti kompensasi, dan mudah berunjuk rasa.
“Selain itu masih perlu upaya peningkatan kesadaran tentang keselamatan kerja dan keselamatan lalu lintas dari semua pihak,â€imbuhnya.
Karena itu, pihaknya berharap agar Pemkab Bojonegoro bisa memfasilitasi permasalahan tersebut dan bersama-sama menyelesaikannya. Sebab kecemburuan sosial antar desa terkait naker kerap terjadi namun tidak dibekali syarat yang mencukupi. (rin/suko)