SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di tiga SD di wilayah Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa timur terancam tidak bisa selesai sesuai jadwal. Disinyalir molornya proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 ini, karena pencairan dananya dari Pemkab Lamongan juga molor.   Â
Akibat molornya proyek yang ditarget rampung pada tanggal 28 Desember 2012 tersebut para siswa yang menjadi korban. Mereka setelah kelasnya dibongkar diungsikan ke salah satu ruang kantor desa yang tak layak untuk proses belajar mengajar.
Tiga sekolah yang mendapat proyek pembangunan gedung RKB yaitu, SDN IÂ Bogoharjo, SDN I Karang Tinggil, dan SDN I Waru Kulon. Alokasi dana untuk masing-masing sekolah berkisar Rp200 juta yang dananya bersumber dari DAK.
Pembangunan gedung sekolah yang dikerjakan secara swakelola tersebut sejak bulan Oktober lalu. Mengingat proyek swakelola diharapkan pihak sekolah beserta komite menalangi dulu dana pembangunan. Dana talangan tersebut bisa diganti dari dana DAK yang dikucurkan dalam 3 termin.
Di Desa Bogoharjo, pihak sekolah telah melakukan pembangunan RKB sesuai jadwal. SDN Bogoharjo I mendapat bantuan bangunan 4 Ruang Kelas Baru (RKB). Ini karena pemerintah Desa Bogoharjo ikut membantu dalam pencarian dana untuk menalangi dana pembangunan.
“Saya sudah mengupayakan hutang dulu kepada toko material. Sayangnya, dananya gak jelas kepastiannya kapan turun sehingga pembangunan sekolah tidak bisa selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan,“ kata Kades Bogoharjo, Bambang Guntoro (42), kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (10/12/2012).
Menurutnya, saat ini dana yang turun baru termin pertama senilai Rp85 juta. Walau baru sekitar 30 persen dana turun, gedung RKB sudah berdiri. Â
“Kalau harus sesuai jadwal rasanya mustahil, Mas. Sekarang saja bangunannya belum dikuliti, dicat, atapnya juga belum dipasang sama sekali. Belum lagi mengeramik lantai, “ kata Bambang.
Padahal, jika dibandingkan dengan dua desa lain, pembangunan RKB di Bogoharjo paling cepat. Ini karena proaktifnya pemerintahan desa.
Yang menjadi korban adalah para siswa. Siswa kelas 3 dan 4 SDN Bogoharjo selama dua bulan ini terpaksa harus menempati ruangan kantor desa. Padahal dua ruangan berukuran masing-masing 4 X 4 meter tersebut pengap dan tampak seperti gudang.
“Sejak 15 Oktober anak-anak pindah disini. Suasananya tidak nyaman sama sekali, Mas. Kasihan anak-anak, “ ujar seorang guru yang minta namanya tidak ditulis. Pengakuan senada juga dilontarkan para siswa yang mengaku sudah tidak betah menempati ruangan tersebut. Sementara Kepala Sekolah Timan tidak bisa dikonfirmasi karena sedang tidak ada di tempat.
Kepala UPTD Dikspora Pucuk, Pikin, saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip.com di kantornya mengatakan, telah menghimbau kepada Kepala Sekolah yang mendapatkan bantuan RKB agar dapat menyelesaikan pembangunan tepat waktu. “Karena proyek ini swakelola, jadi kasek harus pintar-pintar mencari pinjaman untuk talangan dana. Nanti bisa diganti kalau dana turun, “ ujarnya.
Disinggung bagaimana jika pembangunan tidak selesai tepat waktu, Pikin menjawab,  Kepala Dikspora Lamongan yang akan memberikan sanksi. “Pihak UPTD Kecamatan hanya sekedar kepanjangan tangan Dikpora Lamongan, Mas. Jadi tidak mempunyai kewenangan apapun,“ ujarnya santai. (tok)