SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Sekitar 2.500 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tuban menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Tuban. Mereka menagih janji kepada Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Fathul Huda dan Noor Nahar Husein, agar diberi kesejahteraan layak, Senin (9/12/2012).
Kedua pemimpin Tuban itu, saat kampanye pencalonan pada Pemilu Kada Tuban tahun 2011 lalu berjanji, jika terpilih sebagai bupati dan wabup akan memberikan honor kepada perangkat desa sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku. Sesuai keputusan Gubernur Jatim, jumlah UMK Kabupaten Tuban saat ini sebesar Rp1.144.000. Â
Akan tetapi hingga dua tahun memimpin Tuban janji itu belum dilaksanakan, bahkan perangkat hanya diberi tunjangan (honor) dari APBD Tuban sebesar Rp700 ribu per bulan. Untuk itulah mereka menuntut janji ang diucapkan saat kampaye pencalonan dulu.
“Kita semua perangkat desa tahu, saat kampanye dulu Pak Bupati dan Wakilnya, kalau terpilih akan memberi gaji kiat sesuai UMK. Sekarang kami menagih janji itu. Ingat, Pak. Alwa’ dudainun, janji adalah hutang,†tegas perangkat saat berorasi yang disambut yel-yel setuju ribuan perangkat di depan Kantor Bupati Tuban, di Jalan Kartini-Tuban.
Para perangkat pria maupun wanita, secara bergantian melakukan orasi. Inti orasinya mereka menuntut diberikan kesejahteraan berupa gaji tetap desa yang setara dengan UMK Kabupaten Tuban sebanyak Rp1.144.000 sesuai dengan Perda Tuban Nomor: 14 tahun 2006.
Tuntutan lain, masih mengacu pada Perda yang sama, massa meminta agar Pemkab Tuban memberikan mereka beberapa tunjangan. Seperti tunjangan kematian, tunjangan kesehatan, dan tunjangan purna bhakti.
“Karena selama ini kami yang justru melayani masyarakat secara langsung,” teriak salah satu perangkat asal kecamatan Semanding. Terakhir, mereka meminta agar massa bhakti dari perangkat diperpanjang. Dari yang awalnya 56 tahun diperpanjang hingga usia 60 tahun.
“Kami harap, Pemkab Tuban memperhatikan kesejahteraan kami. Karena selama ini perangkat desa selalu menjadi pihak yang dikalahkan,” kata Ketua PPDI Tuban, Ahmad Kholil.
Rencananya, perwakilan massa aksi akan ditemui wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein. Setelahnya, mereka akan membanjiri Gedung DPRD Tuban untuk mengikuti paripurna yang salah satu isinya membahas tentang jumlah gaji dan tunjangan mereka. (edp)