SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Kenekadan warga Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang menuntut kompensasi berupa dana dari operator sumur migas Tiung Biru, Blok Gundih, Pertamina EP, kian menjadikan problema berlarut. Sedangkan Pertamina EP menyatakan menolak memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai.  Â
Ada dua item masalah yang masih menggantung seperti yang dituntut warga. Yakni, masalah kompensasi uang tunai, dan dilibatkannya truk tangki milik warga dalam pengangkutan minyak dari Tiung Biru. Hal inilah yang menjadi Tim Optimalisasi Kandungan Lokal yang diterjunkan Bupati Suyoto untuk meredam amarah warga harus bekerja ekstra.
Ketua Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Bojonegoro, Soehadi Moelyono, yang didampingi oleh Asisten II Sekkab, Nono Puwanto, Kepala Disnakertransos, Iskandar, Kepala Bappeda, Baktiono, akhirnya menggelar rapat tertutup bersama warga dan Muspika Tambakrejo. Mereka membahas permasalahan yang ada dengan kepala dingin.
Camat Tambakrejo, Andik Sujarwo, mengatakan, selama ini Pertamina EP berkali-kali telah diingatkan, jika ada masalah sekecil apapun segera ditanggapi. Jangan ketika warga melakukan demo baru memberi jawaban.
“Saya percaya bahwa apa yang dilakukan masyarakat sekarang ini, semata-mata ingin menyampaikan apa yang menjadi hak mereka,” tukas Andik Sujarwo.
Andik berharap, apa yang menjadi aspirasi masyarakat direspon sesegera mungkin, agar masalah tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. “Paling tidak pihak Pertamina memberikan surat jawaban atas tuntutan warga, jangan diam saja,” tegasnya.
Dia ungkapkan, saat sosialisasi pada tanggal 23 Oktober 2012 lalu Pertamina EP bersama pemenang tender pengangkutan minyak dari Jakarta yaitu PT CRG, dan PT BMA seharusnya menggandeng warga lokal sebagai tuan rumah. Kalau mereka sama sekali tidak melibatkan warga lokal hal itu kurang arif.
Terpisah, Asisten Manager Humas Regional Jawa Pertamina EP, Dian Hapsari, mengatakan, untuk kompensasi tunai jelas tidak mungkin diberikan, akan tetapi disalurkan melalui program pemberdayaan desa yang selama ini sudah dilakukan untuk warga setempat.
“Kami minta kesepakatan nanti apa yang dibutuhkan warga untuk program desa,” imbuh Sari, sapaan akrab Dian Hapsari.
Menanggapi keterlibatan truk tangki warga yang ingin dilibatkan untuk pengangkutan minyak mentah ke Cepu, Sari menyatakan, saat ini Pertamina EP hanya memproduksi sekitar 150 barel per hari sehingga hanya menggunakan 4 sampai 5 tangki. Lagipula yang menjadi permasalahan saat ini tangki milik warga belum mengantongi ijin B3.
“Kalau memang warga ingin dilibatkan tangkinya untuk pengangkutan minyak, mari kita sama-sama urus ijinnya terlebih dahulu. Tapi selagi mengurus masyarakat harus mau membuat surat kesepakatan terlebih dahulu,” tukas perempuan berjilbab ini.
Dia tambahkan, surat kesepakatan tersebut berisi pernyataan warga, dan Muspika setempat jika ke depan ada resiko akibat tidak berijinnya truk tangki ini ditanggung bersama-sama.
“Ya kalau tetap nekat truk tangki ini jalan, padahal belum ada ijin jangan hanya Pertamina yang menanggung tapi juga semua,” tukasnya.
Sedangkan Soehadi Moelyono menyatakan, pertemuan yang terjadi tidak hanya satu atau dua kali selesai, tetapi ada pertemuan lanjutan. Jangan sampai pemkab menjadi pemadam kebakaran, sehingga meminta semua pihak memikirkan win-win solution.
“Saya meminta semua pihak sepakat memilih waktu yang tepat, dan membicarakan lebih lanjut lagi,” tegas Sekab Bojonegoro itu serius.
Soehadi meminta kepada Camat dan Lurah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang bersifat pemberdayaan desa. Pihak Pertamina EP diminta tetap komitmen terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah menjadi kewajiban mereka.
“Saya minta secepatnya untuk mengidentifikasi untuk didiskusikan bersama minggu depan,” tegas Soehadi Moelyono. (rien)