SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menilai Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) setempat belum optimal memperjuangkan warga untuk mendapatkan pekerjaan di industri migas di Bojonegoro. Akibatnya, tak sedikit peluang kerja direbut warga luar Bojonegoro sehingga warga lokal belum terlihat di proyek migas. Â
Demikian penegasan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, M Yasin, dalam hearing dengan Disnakertransos Bojonegoro, Selasa (22/1/2013). Dia katakan, peran Disnakertransos sangat dibutuhkan agar masyarakat lokal bisa ikut terlibat dalam kegiatan proyek minyak dan gas bumi (migas) yang ada di Bumi Angling Dharma. Hal ini terbukti masih tingginya angka pengangguran dan belum tercover sama sekali.
Menurutnya, keberadaan Perda Bojonegoro Nmor: 23 Tahun 2011 tentang konten lokal harus dipatuhi oleh semua pihak, tanpa terkecuali bahkan kepada operator migas yang beroperasi di Bojonegoro. Pihaknya berharap Pemkab selalu memberikan laporan terkait tenaga kerja lokal agar mengetahui sejauh mana peran aktifnya dalam keterlibatan konten lokal.
“Kami minta untuk terus berkoordinasi dengan seluruh Kepala Desa di Ring 1 baik Blok Cepu, Blok Gundih, maupun Blok Tuban, karena merekalah yang tahu persis siapa saja warganya yang membutuhkan pekerjaan,†tandasnya.
Komisi Dewan yang juga membidangi masalah tenaga kerja ini menilai, apa yang dilakukan Pemkab melalui Disnakertransos ini kurang maksimal, sehingga banyak warga luar Bojonegoro yang justru mendapatkan peluang kerja di industri migas. Untuk oitu diminta mulai tahun 2013 ini meningkatkan kualitas kinerjanya dengan memfasilitasi konten lokal yang membutuhkan pekerjaan.
“Kalaupun tidak bisa di industry migas, masih banyak perusahaan lain masih bisa diajak kerjasama,†tukasnya.
Terpisah Kepala Disnakertransos Bojonegoro, Iskandar, menyatakan, memang pihaknya kecolongan dengan banyaknya warga luar Bojonegoro yang bekerja di industri migas meskipun itu untuk kategori tenaga unskill. Padahal, Disnakertransos memiliki database kebutuhan tenaga kerja.
“Ya mau bagaimana lagi, kami setiap kali masuk ke lokasi proyek selalu dihadang jadinya tidak tahu kalau banyak pelanggaran dengan melibatkan tenaga dari luar Bojonegoro,†tukasnya.
Iskandar mengatakan, jika selama ini masih ada operator dan kontraktor migas yang belum memberikan data kebutuhan tenaga kerja. Ini berdampak tidak bisa menyalurkan data base yang dimiliki saat ini sesuai harapan, meskipun berkali-kali meminta progress report kepada mereka.
“Data base yang kami miliki ada 4.000 orang semuanya masuk Angkatan Kerja (AK) 1, dan yang sudah bekerja baru setengahnya saja,†tegasnya.
Iskandar mengakui, dari semua kontraktor migas hanya dari kontraktor Enginering, Procurement, and Cosntruction (EPC) 1 sumur minyak Banyuurip, Blok Cepu, PT Tripatra yang memberikan data lengkap tentang kebutuhan kerja dan paling besar kontribusinya.
“Untuk yang lain masih belum bahkan tidak pernah, seperti Pertamina EP, dan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java,†tukasnya. (rien)