SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Rencana demo besar-besaran di lokasi proyek Banyuurip, Blok Cepu, yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Banyuurip Peduli Amdal (AMBPA) pada Senin (18/2/2013) depan, ternyata belum diketahui pemerintah desa (Pemdes) sekitar pemboran.
Kepala Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Siti Rokayah, misalnya, mengkau belum mengetahui rencana aksi tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada informasi apapun yang masuk ke pemdes setempat. Baik itu rencana demo maupun tuntutan dari warga di sekitar Ring 1 Blok Cepu.
“Maaf, saya kok tidak tau apa-apa,” jawabnya singkat kepada www.suarabanyurip.com
Senada juga disampaikan Kepala Desa Gayam, Pujiono. Dia juga mengaku tak mengetahui rencana demo yang akan dilakukan AMBPA. Kalaupun aksi tersebut jadi dilakukan warga, Pemdes Gayam menegaskan tidak akan turut campur.
“Saya tidak dengar kalau ada demo. Â Tapi kalau memang warga saya merasa punya masalah silahkan datang dan diselesaikan baik-baik. Itu lebih baik,” tandasnya.
Pudjiono mengungkapkan, selama ini warga gayam telah memperoleh program corporate sosial responsibility dari Mobil Cepu Limited (MCL) dan kontraktor Engineering, Procurement and Constructions (EPC) 1 PT Tripatra Engineer & Constructors. Â Namun untuk EPC 2 yaitu PT Inti Karya Persada Tekhnik (IKPT) belum sama sekali memberikan program CSR untuk warga setempat.
“Kalau yang dituntut oleh Aliansi Masyarakat Banyuurip Peduli Amdal salah satunya program CSR, memang di Desa Gayam yang masuk Ring 1 masih kurang maksimal. Dan saya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk program CSR tersebut, apa yang dibutuhkan warga akan dibuat proposal dan mengajukan kepada MCL atau PT Tripatra,” papar Pujiono.
Sementara ketika disinggung tentang warga Gayam yang terlibat diproyek Banyuurip, pria yang juga Ketua Forum Komunikasi 15 Kepala Desa Banyuurip ini menilai, juga belum maksimal karena masih banyak pemuda yang menganggur. Karena itu Pemdes Gayam tetap meminta kepada MCL dan semua kontraktornya untuk memaksimalkan warganya.
â€Kalaupun tidak memenuhi persyaratan atau keterampilan kerja seharusnya mereka diberi pelatihan. Sehingga warga tetap diberdayakan,” pungkas Pujiono.
Menurut dia, rencana demo yang dilakukan AMBPA tersebut sah-sah saja. Karena merupakan bentuk menyampaikan aspirasi masyarakat atas ketidak puasan dengan adanya proyek migas ini. Namun alangkah baiknya jika pemerintah desa diajak serta duduk bersama untuk membicarakan terkait semua tuntutan tersebut.
” Kami akan sangat terbuka jika warga merasa tidak puas. Apakah itu dengan MCL, PT Tripatra atau yang lainnya. Bahkan, sekarang saya meminta PT IKPT untuk segera merealisasikan program CSR nya untuk desa,” pungkas Pujiono.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator AMBPA, Supolo, mengaku, akan melakukan pertemuan dengan semua pihak baik MCL, kontraktor EPC 1, 2 Â dan 5 Banyuurip, Jum’at (15/2). Hanya saja dia belum bisa memastikan dimana pertemuan itu dilaksanakan.
“Insya Allah kalau besok ada tanggapan, demo akan ditunda,” jawabnya singkat. (rien)