SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan sudah melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam proses Plan of Development (Pod) di Lapangan Tiung Biru (TBR), Blok Gundih yang berada di dua kecamatan yakni Tambakrejo dan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kepala Lembaga Hubungan Masyarakat SKK Migas, Ellan Biantoro mengatakan pembahasan PoD selalu melibatkan semua pihak. Baik dari pihak operator maupun pemerintah daerah setempat.
“Kapan pastinya saya tidak ingat, tetapi hampir semua perwakilan pemkab ikut hadir dalam rapat itu. Mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, kabag hukum dan jajaran instansi ikut serta. Saya waktu itu juga turut hadir,” tegas Ellan mengungkapkan.
Bahkan, menurut dia, pada pembahasan dengan Pemkab tidak hanya mengenai PoD TBR. Akan tetapi semua persoalan yang menyangkut kegiatan proyek industri migas di Kabupaten Bojonegoro.
“Yang kita bahas tidak hanya TBR saja, ada progres proyek Blok Cepu, dan unitisasi Jambaran-TBR-Cendana,” tuturnya.
Menurut dia, bisa jadi yang dimaksud Pemkab Bojonegoro adalah Put on Production (PoP) atau mempercepat pengembangan struktur Tiung Biru melalui program PoP dari sumur TBR-1, serta mengajukan sumur TBR-2 untuk dapat diproduksikan dengan skema produksi yang sama melalui PoP.
“PoP semacam riset untuk mengetahui cadangan – cadangan baru, dan hasilnya sudah kita terima. Akan tetapi sifatnya hanya sementara dan ada pengajuan PoD,†ungkap dia menjelaskan.
Sebelumnya, Ketua Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemkab Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengkau, Pemkab Bojonegoro tak pernah dilibatkan dalam pembahasan PoD TBR, baik itu oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP), SKK Migas, maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan pria yang juga sekretaris kabupaten (Sekkab) Bojonegoro itu menilai, gejolak sosial masyarakat yang kerap terjadi di TBR dikarenakan Pemkab tak dilibatkan dalam pembahasan PoD. (roz)