SuaraBanyuurip.com – Eky Nurhadi
Bojonegoro – Harusnya eksplorasi migas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur  mendatangkan keuntungan secara ekonomi kepada masyarakat sekitar loksai tambang. Untuk itu perlu adanya pengawalan baik dari Pemkab Bojonegoro maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), agar program pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar bisa tepat sasaran.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (Raker) LSM Masyarakat Sekitar Tambang dan Peduli Minyak (MSTPM) Bojonegoro, Jawa Timur menggelar rapat kerja (Raker), dan Konsolidasi di Hotel Pazia Bojonegoro, Sabtu (23/2/2013).
Raker  dihadiri 58 Kepala Desa (Kades) dari desa yang dilewati pipa minyak dari proyek Engeenering Procurement and Contructions (EPC)-2 sumur Banyuurip, Blok Cepu mulai dari Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro hingga Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
Pertemuan penting tersebut menghasilkan beberapa poin penting. Diantaranya, pertama, menjalankan Perda Bojonegoro Nomor: 23 Tahun 2011 tentang konten lokal, kedua, mengawal program Corporate Social Responsibility (CSR) dari operator Blok Cepu, Mobil Cepu Ltd, dan operator Blok Tuban Joint Operatong Body Pertamina PetroChina Est Java (JOB PPEJ), dam ketiga, mengawal sewa lahan yang dilewati pipa EPC-2.
“Kami akan mengawal masyarakat konten lokal Bojonegoro-Tuban, agar mendapat porsi proporsional dalam proyek eksplorasi migas,” tegas Ketua MSTPM, Parmo.
Parmo menegaskan, pihaknya tidak ingin apa yang terjadi di Freeport Papua, dan Tambang minyak di Aceh yang tidak memberikan perhatian pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, terjadi di wilayah Bojonegoro dan Tuban.
Dia berharap, MSTPM bisa ikut menangani, mengawasi, dan mengevaluasi dana CSR Â dari dua persen keuntungan hasil tambang minyak di Kota Ledre ini.
“Untuk bisa tepat sasaran pemanfaatannya, dan berhasil dalam pembangungan kesejahteraan Bojonegoro, perlu adanya pengawalan ketat,” cetus mantan Anggota DPRD Bojonegoro ini. (had)