Catatan: Rakai Pamanahan
SIAPAPUN tak membantah jika industri tak lepas dari lingkungan. Pada satu situasi, atau kepentingan keduanya saling membutuhkan. Ibaratnya saling mengisi laiknya konsep hubungan simbiosis mutualisme.
Di satu sisi pelaku industri memiliki tanggung jawab untuk menyetabilkan lingkungan di sekitarnya. Tentunya dengan berbagai program sosial kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam konsep Corporate Sosial Responsibility (CSR). Idealnya target dari ritus ini menjadi masyarakat menjadi bagian dari industri di sekitarnya.
Di lain sisi apabila program tersebut berjalan, dan pelaku industri memahami hak maupun kewajibannya secara baik, kedua elemen tadi akan muncul rasa saling memiliki. Industri menjadi bagian dari masyarakat, demikian pula di tingkat masyarakat akan terbangun image ikut memiliki industri yang ada di lingkungan sekitarnya.
Konsep itu pula yang harusnya dijadikan acuan dalam berinteraksi antarkeduanya. Bukanya saling mencurigai sehingga memantik beragam spekulasi minor tentang industrialisasi. Mereka bisa saling memahami posisi masing-masing tanpa harus ada yang merasa dirugikan.
Pada perspektif saling memiliki tersebut akan melahirkan rasa aman, nyaman, dan tak ada wacana salah satu pihak akan mendiskreditkan yang lain. Bahkan, bakal memunculkan rasa saling mengamankan satu dengan yang lainnya.
Rasa aman itulah yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan industri. Merasa tak ada masalah, dan tak takut bakal terjadi insiden terkait bidang pengamanan menjadi kebutuhan. Terlebih jika indsutri termasuk bidang baru di lingkungan masyarakat, yang sebelumnya awam terhadap bidang yang membutuhkan mobilitas tinggi tersebut.
Industri harusnya tak ada korelasi positif dengan ranah politik, karena konsep industri adalah mandiri tak harus rela ditunggangi intrik politik. Meski galibnya tak sedikit pabrik adalah miliki komunitas politik, atau tokoh dari politik. Bisa juga setelah mapan di ranah bisnis baru terjun ke bidang politik, karena memiliki modal ekonomi untuk melakukan kinerja politik.
Ada fenomena di Bali, satu diantaranya faktor keberhasilan pengamanan industri pariwisata di sana, karena masyarakat dilibatkan dalam industri tersebut. Yang pasti secara kultural adanya pranata pengamanan warga yang telah ada dengan label Pecalang, telah turut mengamankan desa adat, maupun tempat-tempat industri wisata di Pulau Dewata tersebut.
Tak menutup kemungkinan, warga sekitar industri ditata sedemikian pula, sesuai aturan main dipola menjadi dari sistem pengamanan industri di sekitarnya. Artinya pelaku industri yang membentuk, mengarahkan, sekaligus mendidik mereka untuk menjadi bagian pengamanan. Pada gilirannya nanti, mereka justru akan ikut memiliki industri yang ada di sekelilingnya.
Keterlibatan warga di ranah pengamanan, bukan seperti mempekerjakan mereka sebagai Satpam. Lebih dari itu, setelah program CSR berjalan telah dirasakan oleh warga, melibatkan mereka sebagai bagian pengamanan bukan hal yang tak mungkin dilakukan. Mereka bisa menjadi pagar hidup diantara geliat industri.
Pagar hidup dari warga akan lebih menjamin pengamanan, karena rasa memiliki akan terpupuk sebagai bagaian dari kegiatan industri. Konsep ini memang butuh waktu dan strategi. Apabila program CSR dan kelengkapan aktivitas sosial yang dibentuk oleh pelaku industri rampung, tentunya masyarakat dengan serta merta akan sukarela mengamankan berputarnya roda industri.
Semuanya berpulang kepada pemberian hak, dan melaksanakan kewajiban. Pihak industri dengan kewajibannya memberikan haknya masyarakat sebagaimana diatur konstitusi, dan masyarakat akan menerima haknya sesuai kapasitas yang dimilikinya. Akhirnya akan terjadi saling bisa menerima kondisi masing-masing. Disitulah akan terbentuk pola simbiosis mutualis antara industri dan masyarakat. (*)
Â