SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Bojonegoro menilai, operator sumur Tiung Biru (TBR), Blok Gundih, Pertamina EP kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.  Sikap tak proaktif dari perusahaan milik negara itu, makin menambah kekecewaan tim bentukan Pemkab Bojonegoro tersebut.
Demikian perihal yang mengemuka saat Tim Optimalisasi Kandungan Lokal melakukan rapat evaluasi bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di ruang Batik Madrim, lantai 2 Pemkab Bojonegoro, Rabu (27/3/2013). Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Iskandar, lebih menyoroti kinerja operator dan kontraktor migas di wilayah Bojonegoro.
Iskandar menyatakan, masih ada beberapa permasalahan yang dianggap urgent (penting), dan perlu pembenahan agar tidak terjadi riak-riak perselisihan. Seperti saat ini sedang beroperasi di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo yaitu operator sumur TBR Pertamina EP dianggap kurang melakukan koordinasi dengan Pemkab.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Pertamina EP, dimana masalah Plan of Development (PoD) Tiung Biru yang telah ditandatangani,” tegas Iskandar. Padahal, tambah dia, sebelum ditandatangani Pemkab Bojonegoro telah berusaha untuk dilibatkan dalam pembahasan PoD ini hingga melayangkan surat ke Kementrian ESDM.
“Kami dianggap apa?” katanya, seraya menambahkan, pihaknya menyayangkan Pertamina EP yang hingga kini belum melunasi biaya Ijin HO, dan IMB TBR A, dan TBR B serta sumur yang dikelolanya di wilayah Kecamatan Malo.
Sementara itu, Kepala Sumber Daya Alam (SDA), Fajar Yudhi, menyampaikan, saat kunjungan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini (bukan Wakil Menteri ESDM seperti kemarin-Red) di Cepu, Jawa Tengah, terkuak jika hasil gas dari sumur TBR, dan Jambaran semuanya ditarik oleh Cepu.
“Artinya Bojonegoro tidak akan bisa berpartisipasi pada multy player efect-nya,” tandas Fajar.
Terakhir yang sangat memprihatinkan Tim Konten Lokal adalah turunnya surat dari UKP4 (Tim ahli dari Presiden RI), yang salah satu lembarnya menyebutkan, pada sumur Tiung Biru tidak ada korelasi dengan Kabupaten Bojonegoro.
“Di dalam surat tersebut, Pemkab Bojonegoro tidak ada, hanya Cepu, dan Blora Jawa Tengah saja,” tukasnya.
Dirinya berharap, Pertamina EP tidak meremehkan keberadaan Pemkab Bojonegoro, dan memperhatikan hal-hal utama seperti itu. Bagaimanapun mereka beroperasi di Bumi Angling Dharma ini.
Pada rapat yang berlangsung selama dua jam itu, pihak Pertamina EP yang hanya dihadiri satu orang perwakilan saja. Utusan Pertamina EP ini tidak memberikan tanggapan terkait hal itu. (rien)