SuaraBanyuurip.com – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Abdulloh Umar dan Pj. Sekda Djoko Lukito mengikuti rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah. Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center, Rabu (19/03).
Rapat koordinasi juga diikuti sejumlah kepala daerah di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Hadir pula Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Ketua KPK Setyo Budianto mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari seluruh Kepala Daerah yang telah menghadiri acara ini, dan menjadikan semangat bersama untuk peduli dalam upaya mencegah tindak korupsi di instansi daerah.
Budianto menyampaikan bahwa komitmen bersama untuk memberantas korupsi harus terus ditegakkan, dimulai dari atas harapanya akan menjadikan contoh ke bawah untuk turut serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita berharap ada perencanaan yang baik dan jelas, MCP mencoba menjadi sistem monitoring yang terintegrasi. Kedepan kita membutuhkan dukungan dari Pemerintahan Daerah hingga ke Pemerintahan Desa untuk melaksanakan perencanaan yang baik,” terang Setyo Budianto.
Budiyanto menambahkan, korupsi menjadi aktivitas yang selalu diupayakan pencegahannya oleh seluruh pihak. Lalainya sikap dan sistem yang memberikan celah pelaku terjerat di dalamnya harus terus diperbaiki, baik secara perilaku dan tata kelolanya.
“Upaya pemberantasan korupsi ada tiga, yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan. Kami berharap kepala daerah ada upaya untuk memasukkan sebuah kurikulum yang berhubungan dengan anti korupsi sebagai upaya pencegahan,” pungkasnya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono akan berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Bojonegoro. Untuk mewujudkan itu Pemkab Bojonegoro diantaranya akan menjalankan program pelayanan berbasis E-Government dan SapaBupati atau Saluran Aspirasi dan Pengaduan untuk Bupati, serta melibatkan akademisi dan badan riset daerah untuk ikut terlibat dalam perencanaan.
“Melalui upaya-upaya ini kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Semua akan dilaksanakan secara transparan,” tegasnya.(red)
