Badan Perijinan Nagih Retribusi ke Pertamina EP

SuaraBanyuurip.comRirin W

Bojonegoro– Badan Perijinan kembali mengingatkan PT Pertamina EP, pengelola lapangan Migas Tiung Biru (TBR), Blok Gundih yang terletak di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk segera membayar retribusi Ijin Gangguan (HO), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Sudah hampir satu tahun proses pengurusan ijin HO, dan IMB untuk  Sumur TBR A dan B berjalan, tetapi begitu sudah dilengkapi dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ke luar belum juga dibayar,” tegas Kepala Badan Perijinan Bojonegoro, Bambang Waluyo,  kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (1/4/2013).

Dia katakan, total retribusi kedua ijin untuk sumur Tiung Biru A dan B sekitar Rp1.429.050.000, dan jumlahnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meski begitu belum ada konfirmasi dari Pertamina EP kapan pembayaran itu dilakukan.

“Kami sudah mengingatkan hari Rabu lalu saat rapat evaluasi mingguan Tim Konten Lokal dilaksanakan kepada yang bersangkutan,” imbuh mantan Camat Ngasem ini.

Terpisah, Manager Humas Pertamina EP, Agus Amperiyanto, mengungkapkan, HO dan IMB untuk TBR A dan B sedang dalam proses pembayaran, dan alokasi anggaran dari Cepu dan Kantor Pusat Jakarta dengan jumlah sekitar Rp1,5 miliar. Jumlah itu sesuai SKRD dari Badan Perijinan setempat.

Baca Juga :   Pemdes Dolokgede Dukung Pelatihan Sertifikasi Migas

“Kita sedang proses untuk pembayaran yang memang sedikit lebih lambat akibat adanya migrasi sistem finance pasca organisasi baru 2013,” tukasnya.

Meskipun begitu, Agus meyakinkan Pemkab Bojonegoro, agar tidak perlu khawatir bahwa pembayaran kewajiban tersebut yang merupakan kebijakan lokal atau daerah, pasti diselesaikan oleh Pertamina EP Filed Cepu.

“Yang penting juga bahwa penyelesaian kepentingan tersebut, Pertamina EP berharap ada kepastian dan kenyamanan keberlangsungan operasi produksi dari lokasi di Sumur Tiung Biru,” tegasnya.

Dia tambahkan, permasalahan sosial yang ada pihaknya berharap pemerintah setempat mendukung situasi yang kondusif. Sekaligus menindak tegas oknum yang menghalangi kegiatan untuk tujuan-tujuan pribadi.

Disinggung jumlah retribusi bernilai fantastis tersebut, Agus menyatakan wajar atau tidaknya nilai retribusi, adalah berada di ketentuan pemerintah setempat. Dengan ijin HO dan IMB yang sedemikian besar, tetapi diimbangi dengan kelangsungan operasi terjamin, problem sosial ikut ditengahi oleh pemerintah, dan Law enfourcement (penegakan hukum) berjalan dengan baik tidak masalah biaya berapapun.

“Sepanjang kepastian berusaha dan berinvestasi juga terjamin,” katanya. (rien)

Baca Juga :   LPG Produksi TPPI Cepat Habis

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *