SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Ratusan buruh di Tuban menyebut pengawasan Pemkab Tuban, dalam hal ketenagakerjaan (Naker) masih lemah. Hal ini dikatakan ratusan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban, dalam rangka pringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Rabu (1/5/2013).
“Pengawasan tenaga kerja di Tuban masih tumpul, dengan banyaknya kasus yang melibatkan pekerja dan tidak tertangani,†teriak Syaiful, salah satu peserta aksi dalam orasinya di depan Kantor Bupati Tuban.
Perwakilan dari massa aksi yang kemudian melakukan hearing dengan Wakil Bupati Tuban, Nurnahar Husein, Â beberapa Kepala Dinas, Anggota DPRD Tuban, juga menegaskan mengenai hal ini. Lebih rinci, dikatakan mereka berpendapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada kurang mumpuni dalam bidang ini. Serta meminta agar Pemkab Tuban melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Tuban melakukan penataan untuk permasalahan ini.
“Kalau ini dibiarkan, maka yang jadi korban adalah buruh juga,†kata Ketua SPN, Kusmen, mewakili rekan-rekannya.
Menanggapi ini, Kepala Dinsosnaker Tuban, Nur Jannah, membenarkan keterbatasan tenaga pengawas untuk ketenaga kerjaan ini. Menurutnya, hal ini akibat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkab sendiri. Termasuk diantaranya keteratasan SDM yang dimiliki.
“Bayangkan, dari 540 perusahaan hanya ada dua tenaga pengawas di Tuban,†terang Nur Jannah.
Untuk itu, pihaknya tengah berupaya menambah tenaga pengawas ini dengan mengirim delegasi untuk diklat pengawas tenaga kerja. Lainnya, kesulitan pada pengiriman delegasi juga karena banyaknya persyaratan yang harus dilakukan, termasuk adanya personil, pengalaman menjadi pengawas, dan latar belakang jenjang pendidikan.
Sekitar 200 massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional. Selain isu lokal, mereka menuntut agar Pemkab Tuban memberi dukungan untuk mencabut UU ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh. Serta perbaikan sistem upah yang ada. Lainnya, mereka juga menolak adanya upaya pemberangusan serikat pekerja-pekerja yang ada diperusahaan.
Sementara itu, aksi unjuk rasa ini rampung. setelah massa ditemui langsung oleh Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein, Ketua DPRD Tuban Kristiawan, Kepala Dinsosnaker Tuban Nurjannah, Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Farid Achmadi, serta beberapa anggota dari Komisi C DPRD Tuban. (edp)