Warga Blora Ancam Tutup Jembatan Jatim-Jateng

SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa

Blora – Para aktivis bersama masyarakat dari Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengancam akan menutup jembatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah memblokade jembatan di atas sungai Bengawan Solo ini, akan ditempuh jika hak Blora dalam Dana Bagi Hasil (DBH) ladang migas Blok Cepu tidak segera diberikan.

Dampak langsung ataupun tidak langsung dari operasi Blok Cepu, masyarakat Cepu, Blora ikut merasakan. Dari kegiatan moving-moving alat berat semua ikut merusak jalan-jalan utama di Cepu, tetapi kenapa Cepu atau Blora sama sekali tidak dapat apa-apa,” tegas Ketua LSM Lentera Cepu, Blora, Tulus Tri Laksono, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (3/6/2013).

Diperoleh informasi, sejak Blok Cepu yang bersentra di Gayam, Kabupaten Bojonegoro produksi—meski belum puncak hingga 165 ribu barel per hari—hak DBH untuk Bojonegoro maupun Tuban, sudah diserahkan oleh pemerintah pusat.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, saat ada kegiatan di Blora juga menyatakan akan memfasilitasi Pemkab Blora, agar mendapatkan haknya dalam DBH secara proporsional. Untuk itu pula Dinas ESDM Pemkab Blora akan bergerak cepat merespon kebijakan dari sang menteri tersebut.

Tulus menyatakan, berbagai elemen masyarakat Blora mendukung penuh perjuangan Pemkab Blora untuk mendapatkan pembagian DBH yang proposional. “Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3. Masa yang dapat hanya Bojonegoro dan daerah perbatasan dengan Bojonegoro dalam satu provinsi. Lalu Cepu bagaimana?” terang Tulus.

Perjuangan untuk mendapatkan DBH yang adil akan terus diperjuangkan. ”Apa perlu jembatan Bengawan Solo diputus, biar Jawa Timur dan Jawa Tengah hidup sendiri-sendiri. Negara kita NKRI semua punya hak, maka tuntutan kami Undang-undang 33 tahun 2004 harus direvisi,” tuntutnya.

Dia tambahkan, kalau tidak direvisi, maka para aktivis bersama rakyat Blora akan demo ke Kementrian ESDM. Itu sebagai sikap bersama untuk memperjuangkan hak daerah dalam hal penerimaan bagi hasil migas.

“Kalau perlu jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah akan kita segel atau ditutup sampai ada kejelasan pembagian DBH yang menguntungkan rakyat Blora,” tegas Tulus.

Sementara itu, lampu hijau yang diberikan Menteri ESDM, Jero Wacik, untuk memfasilitasi keinginan Pemkab Blora direspon serius Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora. Mereka segera bergerak cepat untuk merapat ke Jakarta guna menindaklanutinya.

“Kita akan kawal dan terus perjuangkan agar Blora bisa ikut merasakan dampak positif eksplorasi dan eskploitasi Blok Cepu untuk kesejahteraan masyarakat Blora,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora,  Setyo Edi, secara terpisah.

Dia tegaskan, dinasnya beserta beberapa komponen terkait akan menjadwalkan mendatangi kementrian ESDM tersebut. Meski saat ini masih ada kendala terkait pemberlakuan Undang-Undang 33/2004, karena bagi hasil terpengaruh lokasi mulut sumur, namun Dinas ESDM Blora akan tetap berjuang secara optimal.

”Optimis cuma masih butuh waktu dan tetap fight dalam berjuang,” tambahnya yang juga akan berjuang bersama Tim Transparansi Migas Blora yang sudah terbentuk untuk mengawal operasinya proyek Blok Cepu. (ali)