SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Rencana pemerintah menggulirkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin sebagai pengganti subsidi BBM ditanggapi pesimis oleh para kepala desa (Kades) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mereka menilai program ini dianggap menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Program BLSM hanya akan membuat masyarakat kisruh. Kades yang selalu pusing menghadapi protes warga,“ kata Ali, Kades Kaligerman, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan, Senin (17/6/2013).
Program BLSM tidak ada bedanya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diluncurkan pemerintah sebelumnya. Program yang memberikan uang langsung kepada masyarakat miskin tersebut, menjadikan masyarakat saling bertengkar karena pembagiannya yang dianggap tidak adil. Ujung-ujungnya Kades yang menjadi tumpuan protes masyarakat.
“Banyak warga miskin yang tidak kebagian BLT protes ke kades. Mereka mengatakan Kades pilih kasih,“ tambah Ali.
Padahal Kades dan pemerintah desa hanya sekedar kepanjangan tangan pemerintah. Sedangkan data warga miskin berasal dari pendataan BPS.
Kades Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Supaat, ditemui terpisah mengatakan program BLSM tidak efektif membantu orang miskin. Menurutnya kreteria orang miskin sendiri juga sulit ditentukan.
“Ada orang yang rumahnya tembok padahal tidak memiliki pekerjaan tetap. Ada juga warga yang rumahnya gedek (anyaman bambu-Red) namun memiliki sawah luas dan ternak banyak. Bagaimana kita bisa menentukan kriteria kemiskinan?“ papar Supaad.
Yang lebih membuat pusing kades dan perangkat desa saat pembagian BLT atau BLSM nanti, semua warga tiba-tiba mengaku miskin dan minta bagian dana.
“Pada protes kenapa tidak dibagi rata karena mereka juga merasa memiliki kewajiban yang sama dengan warga penerima bantuan,“ papar Supaat.
Kewajiban sama yang dimaksudkan yaitu saat ada tarikan untuk kegiatan desa maupun untuk pembangunan desa warga juga ditarik. Begitu pula jika ada kegiatan kerja bakti semua warga juga dilibatkan.
Seorang Kades di Kecamatan Kedungpring yang keberatan namanya ditulis juga menolak tegas program BLSM. Selain akan menimbulkan konflik di masyarakat, juga akan menambah panas kehidupan masyarakat paska Pilkades.
“Paska Pilkades masyarakat masih terkotak-kotak. Belum kondusif. Jangan diperparah dengan konflik baru pembagian BLSM, “ harapnya.(tok)