SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah diminta tak memungut biaya hingga terlalu memberatkan calon Kades. Alasannya, Pemkab Blora telah menganggarkan dana untuk membiayai pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah setempat.  Â
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Blora, Seno Margo Utomo, saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com, Jumat (19/7/2013).
“Pemerintah Daerah sudah memberikan bantuan keuangan untuk Pilkades sebesar Rp4,2 miliar  untuk 233 desa yang Pilkades-nya dilakukan secara serentak,” ujar Seno.
Saat ini sebanyak 233 desa di Blora telah terbentuk Panitia Pilkades. Banyak tahapan yang telah dilakukan untuk suksesnya pesta demokrasi tingkat desa ini. Sekalipun saat ini mayoritas masih dalam tahapan pengajuan jumlah anggaran pelaksanaanya serta sumber dana pelaksanaan Pilkades.
Dia katakan, penentuan jumlah anggaran memang menjadi kewenangan panitia, namun diharapkan panitia jangan sampai dalam penentuan biaya Pilkades terlalu membebani calon. Pilkades sendiri tahap pertama akan digelar pada 26 Agustus 2013 mendatang. Tahab berikutnya pada bulan Oktober.
Bantuan APBD tersebut dihitung setiap pemilih sebanyak Rp5.000. Minimal bantuan itu sekitar Rp12,7 juta per desa. Bahkan ada yang mendapat hampir Rp50 juta karena jumlah pemilih di desa ada yang mencapai 8.000 orang.
Meski telah diberi bantuan dari APBD, namun panitia diperkenankan menarik pembiayaan dari pihak ketiga yang dalam hal ini calon Kades. Namun jumlahnya diharapkan tidak sampai memberatkan calon Kades.
“Boleh saja menarik asal jangan sampai membebani calon.Penentuannya disandarkan pada kesepakatan panitia dengan para calon, serta dituangkan dalam berita acara,” cetus politisi PKS asal Kecamatan Jepon ini.
Seno juga menyampaikan, dalam politik tingkat desa memang rawan konflik dikarenakan masing-masing calon tentunya memiliki pendukung fanatik. Apalagi saat ini banyak informasi yang dia terima, kalau penyaluran BLSM di tiap desa itu selalu terjadi polemik di tingkat data penerimanya.
“Tak heran jika muncul klaim dukungan kepada salah satu calon, atau malah menjadi bahan konflik di tingkat warga akibat data yang tidak valid itu,” kata Seno. “Oleh karenanya, ketika melihat kondisinya yang carut marut dalam pendistribusiannya terutama terkait data pemicu konflik, maka BLSM layak untuk ditolak,” pungkasnya. (ali)