SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, Jawa Timur mengaku tidak memiliki data jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM), dan rumah tangga hampir miskin di wilayahnya. Sebab semua data hasil pendataan yang dilakukan di daerah telah diserahkan kepada BPS Pusat.
“Kami memang melakukan pendataan pada tahun 2011 sebanyak 40 persen dari penduduk dengan tingkat kesejahteraan performa, tapi sudah diserahkan pada TNP2K,” kata Kasi Sosial Badan Pusat Statistik Bojonegoro, Inayah kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (13/8/2013).
Dia mengungkapkan, BPS tidak memegang data baik RTSM, RTM maupun hampir miskin karena semua data diserahkan kepada TNP2K dan dijadikan data base terpadu. Sehingga jika ada program untuk masyarakat yang kurang mampu dapat diambilkan dari TNP2K tersebut.
“Selanjutnya untuk pendataan ya TNP2K itu. Kantornya di Jakarta sana karena dibawah Kementrian Wakil Presiden,” jelas wanita berjilbab ini.
Inayah menjelaskan, jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten untuk berbagai program baik itu beras miskin (Raskin), Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) dan sebagainya harus meminta kepada TNP2K, bukan ke BPS. Karena sejak tahun 2011 program pendataan berbeda dari tahun 2008 lalu, sehingga BPS tidak memiliki kewenangan memegang data apapun.
“Tidak ada sama sekali data itu di BPS,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) serta Bagian Kesejahteraan (Kesra) Kabupaten Bojonegoro menyatakan mendapatkan data RTSM, RTM dan Hampir Miskin dari BPS setempat. Â Bahkan, data yang didapat tidak lah lengkap, hanya jumlah keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro.
“Kami mendapatkan data jumlah RTSM dari BPS tahun 2011 dan terbaru tahun 2013,” sambung Kepala Disnakertransos, Adi Wicaksono.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Kesra, Basuki,bahwa data RTSPM ( Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) didapat dari BPS pada tahun 2011. Namun data itu dinilai kurang lengkap.
“Kalau lebih lengkapnya ke BPS saja,” saran Basuki pada SuaraBanyuurip.com
Pantauan di lapangan, akibat siampang siur dan tidak akuratnya pendataan yang dilakukan membuat sejumlah program yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran. Diantaranya carut marutnya pembagian BLSM tahun 2013, Raskin maupun jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas).(rien)