SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menegaskan, jika rekanan BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (PT BBS) yang menggarap pembangunan pabrik Gas Flare, PT Intermedia Energi (IME), dinilai tak kompeten bisa dilakukan pemutusan kontrak.
Kendati begitu Kang Yoto, demikian sapaan akrab Bupati Suyoto, pihaknya menyarankan agar PT BBS tetap menggunakan patokan hukum dalam melakukan kerjasama. Apalagi pabrik gas yang akan dibangun di Desa Plosolanang, Kecamatan Kapas, Bojonegoro ini, merupakan industri yang sudah lama ditunggu.
“Jadi kalau tidak kompeten ya sudah, silahkan diputus kontraknya dengan IME,” tegas Kang Yoto saat diwawancarai SuaraBanyuurip.com, Selasa (17/9/2013).
Di lain sisi, dia mendukung jika memang DPRD membawa persoalan lambatnya pembangunan pabrik Gas Flare oleh PT IME ke ranah hukum. Hal itu menyangkut masalah legal, dan selama standing legalnya harus dibawa ke ranah hukum tidak apa-apa.
“Setahu saya PT BBS sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri bagaimana cara pemutusan kontrak kalau memang begitu,” tegasnya.
Namun demikian, jika ternyata PT IME tiba-tiba ada perubahan, dan komitmen dengan pekerjaan pasti akan diperhitungkan kembali. Sekali lagi ditegaskan, jika PT IME performanya tidak bagus sesuai dengan kesepakatan lebih baik putus kontrak saja.
“Di dalam perjanjian sudah ada batas waktu yang ditentukan pengerjaan proyek gas flare ini,” tandasnya.
Disinggung uang dari bank garansi yang wajib dibayarkan oleh PT IME senilai Rp13 miliar, pihaknya meminta semua pihak menyadari adanya ketentuan di dalam BUMD. Dimana pada pendapatan tersebut masuk ke perusahaan terlebih dahulu baru sisanya disetorkan ke PAD. Tidak bisa jika dipaksakan masuk dalam APBD 2013 seperti permintaan DPRD waktu lalu.
“Kalau perlu kita tambahi modal untuk BUMD,” pungkasnya. (rien)