SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Jawa Timur memberikan materi pelatihan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada sejumlah desa sekitar proyek Banyuurip, Blok Cepu.
Koordinator Analisis dan Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda, mengatakan, kurangnya manajemen dan transparansi dalam pengelolaan ADD dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat memicu ketidakmerataan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat didesa penghasil migas.
“Kita akan dorong desa penghasil migas bisa memperoleh ADD yang proporsional disertai pengelolaan yang transparan dan akuntabel,” paparnya dalam acara Semiloka Transparansi dan Akuntabilitas ADD Proporsional di Kawasan Industri Migas Untuk Penguatan Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal bersama LSM Bojonegoro Institut (BI) di Kantor Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/9/2013).
Menurut dia, besaran penerimaan ADD telah ditetapkan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Bupati (Perbup) 31 Tahun 2009 tentang ADD Proporsional. Yang mana desa di kawasan penghasil migas telah mendapat prosentase sebagaimana yang telah disepakati. Yakni untuk Desa penghasil sebesar 12,5%, Ring I 10%, Ring II 7,5 %, dan 70% yang terbagi untuk desa di luar desa penghasil dan termasuk dalam kategori ring.
Meski telah diatur, namun Huda menilai, masyarakat terdampak di sekitar masih belum sepenuhnya merasakan hasilnya. Bahkan, ironisnya warga sekitar tergolong banyak yang masih miskin. Contohnya seperti yang terjadi di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
“Padahal didaerah tersebut ada perusahaan migas PetroChina dan beberapa perusahaan semen,” ucapnya.
Huda mengungkapkan, diantara penyebabnya adalah kurangnya pengelolaan yang baik dan penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran. Baik dari ADD maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
“Oleh karenanya diperlukan transparansi sejak dari perencanaan hingga pelaporan yang melibatkan semua elemen,” ujar Huda, menerangkan.
Dia menghimbau, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan di industri migas tidak sepenuhnya dijadikan harapan. Sebab, industri migas untuk kedepanya dimungkinkan lebih membutuhkan tenaga ahli yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan warga lokal disekitar migas.
“Karena itu, ADD diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar penghasil migas,” pungkas dia. (roz)