SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Adanya sertifikat ganda di atas sebidang tanah yang disewa Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu, Mobil Cepu Ltd (MCVL) di Desa Leran Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur seharusnya bisa diketahui keasliannya dari warka tanah.
Hal tersebut diungkapkan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur, Nuriyanto, ketika ditemui di Hotel Mustika, Jalan Teuku Umar, Tuban, Kamis (10/10/2013) malam. Lembaga Negara pengawas pelayanan publik ini mengatakan, tidak ada istilah satu tanah yang mempunyai dua sertifikat yang sama-sama sah.
“Kalau ada dua sertifikat, berarti salah satu jelas ada yang palsu,†kata Nuriyanto.
Dia menambahkan, seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mendeteksi mana sertifikat yang asli, dan mana yang palsu. Salah satu caranya adalah dengan warka tanah, yaitu melakukan penelusuran dari mana asal usul tanah tersebut. Secara sporadik, dan melalui beberapa data lain yang diperlukan.
“Juga bisa diketahui dengan melihat peta-peta bidang, seharusnya BPN yang bisa melakukan itu,†ujarnya menambahkan.
Diketahui, MCL membeli sebagian tanah tersebut dengan luas sekitar 720 m2 dari luas seluruhnya yaitu 8.040 m2. Setelah terbeli muncul protes dari ahli waris Mangil yang memegang sertifikat dengan angka tahun 1984, lebih tua beberapa tahun dari sertifikat yang dibeli oleh MCL dengan angka tahun 1989.
Saat dikonfirmasi mengenai masalah ini, pada awal tahun 2013 lalu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, kepada SuaraBanyuurip.com mengatakan, kalau sertifikat ganda tersebut keduanya merupakan bukti kepemilikan yang sah. Sehingga keduanya sama-sama asli.
“Dua-duanya sah,†jelas Kepala Bidang Sengketa BPN Tuban, Kacung Efendi, saat ditemui di kantornya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 lalu. (edp)