SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Kabupaten Bojonegoro berpotensi mengalami lahan kritis akibat adanya industri migas. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sugeng Priyanto di sela-sela kegiatan sosialisasi pemanfaatan lahan kritis pekarangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro-Tuban, Rabu (20/11/2013).
“Bukan hanya gejala lagi, tetapi sudah nampak,” ujarnya.
Menurut dia, dibanding industri lain, migas membawa dampak lingkungan yang lebih berat. Karenanya dia berharap akan adanya sinergisitas pemerintah daerah dengan pusat melakukan upaya penghijauan sejak dini.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI SW Yudha mengungkapkan, pemkab berperan penting dalam mengawal dampak lingkungan dengan adanya migas.Terutama dalam pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL.
“Kalau Amdalnya kan yang bisa mengeluarkan pemerintah pusat,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar itu memaparkan, operator migas tidak akan bisa beroperasi kalau tidak ada dokumen Amdal. Sebab, didalam dokumen tersebut, memuat segala aturan yang harus dipenuhi oleh operator dalam kaitannya pemeliharaan lingkungan.
“Termasuk menyangkut kontribusi operator terhadap masyarakat sekitar, jadi hanya tinggal bagaimana konsisten,” tegas dia.(roz)