SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo-Samian Sasongko
Tuban –Selain di Kabupaten Bojonegoro, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban, Jawa Timur melakukan peringatan Hari Anti Korupsi dengan menggelar unjuk rasa yang berpusat di bundaran patung Letda Sutjipto dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Senin (9/12/2013).
Aksi diawali dengan melakukan longmarch dari Jalan Teuku Umar menuju bundaran patung Letda sutjipto. Sembari longmarch, mereka membawa bendera organisasi dan melakukan orasi untuk menolak korupsi.
Selain itu, dalam aksinya, aktivis mahasiswa juga meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban lebih matang dalam mengelola APBD 2014 mendatang. Harapannya, supaya dana APBD yang mencapai Rp1,6 triliun tersebut lebih pro rakyat dan mampu mengentaskan kemiskinan.
“Kami menilai dana sebesar itu belum pro rakyat, dan belum mampu mengentas kemiskinan di Tuban,” kata Koordinator lapangan, Misbahun Lutfi, usai melakukan aksi.
Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan di Tuban. Pada tahun 2012 lalu, angka kemiskinan mencapai 18,78 persen dari jumlah penduduk yang ada. Kemudian pada tahun 2013 sekarang, kemiskinan hanya mampu diturunkan 0,20 persen saja sehingga menjadi 18,58 persen.
“Ini menandakan program-program pengentasan kemiskinan yang digembor-gemborkan belum maksimal,” tambah Lutfi.
Dia juga mengatakan, kalau pemerintah saat ini lebih condong pada prinsip ide kapitalisme. Yaitu terkesan hanya memicu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa memikirkan masyarakat miskin. Padahal tujuan peningkatan ekonomi adalah pengentasan rakyat miskin.
“Kita lihat saja dengan banyaknya perusahaan yang masuk di Tuban, siapa yang akan mendapat keuntungan? Apakah satu dua orang, atau memang hanya golongan tertentu saja?” tandas Lutfi.
Salah satnu anggota DPRD Tuban, Imam Khudori, ketika menemui mahasiswa di gedung DPRD Tuban mengatakan, kalau dana APBD yang telah disetujui itu memang harus mendapatkan pengawalan dari semua elemen.
“Mari kita bersama-sama mengawasi penggunaan APBD tahun 2014, supaya tepat sasaran dalam penggunaan,” tandas pria yang juga ketua Fraksi PKB ini.
Sementara itu di Bojonegoro, puluhan aktivis PMII mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Mereka meminta agar Kajari menindak tegas pelaku korupsi. Seperti kasus pengadaan mebeler di Dinas Pendidikan, dan kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Bojonegoro periode 2006-2007. Â
Para mahasiswa itu ditemui langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Tugas Utoto didampingi Kasi Intel, Nusirwan, dan dikawal ketat oleh jajaran Kepolisian Polres Bojonegoro. (edp/sam)