SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Bojonegoro Institute (BI) memastikan pada puncak produksi Blok Cepu 2014 ini mampu mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga sebesar Rp2,1 triliun. Melihat posisi anggaran sebesar itu, nantinya Pemkab Bojonegoro tidak perlu lagi mencari mitra untuk mendanai keberadaan blok migas baru.
“Seperti Blok Tuban yang akan memperbarui kontrak, dalam pembagian PI kita tidak perlu menggandeng mitra seperti di Blok Cepu,” tegas Direktur BI, Joko Purwanto, Jumat (10/1/2014).
Dia menyatakan, Pemkab bisa menggunakan DBH untuk mengelola PI sesuai peruntukan. Karena, melihat pengalaman di Blok Cepu yang menggandeng PT SER, secara otomatis akan merugikan Pemkab sendiri.
“Dalam mengelola DBH ini wewenangnya ada di Pemda,” tukasnya.
Joko menegaskan, pihaknya akan menekan Pemkab agar tidak meminjam dana bank dan menggunakan APBD sendiri. Secara logika asumsi dana di Blok Cepu bekisar Rp1,3 triliun apalagi blok lainnya yang pastinya nilai investasi di bawah itu.
“Bahkan, adanya silpa yang besar bisa juga  diakumulasikan untuk itu,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyatakan, Pemkab akan menginvestasikan uangnya di sektor yang menguntungkan dan aman. (rien)