SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Semua persoalan pelik dan berakibat terhambatnya proyek Lapangan Banyuurip, Blok Cepu berpotensi terjadi di proyek gas Cepu. Utamanya terkait sengketa lahan dalam pembebasan lahan nanti.
“Tentu sangat mungkin terjadi,” kata Direktur Bojonegoro Institut (BI), Joko Purwanto dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Kamis (9/1/2014)
Namun, menurut dia, kendala-kendala tersebut dapat terhindarkan atau diminimalisir sejak awal. Terlebih dengan dukungan Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Akan tetapi dukungan regulasi juga harus didukung strategi dan sikap operator.
“Upaya solusinya dengan sikap transparan dan melibatkan masyarakat atau pemerintah daerah,” kata dia.
Dia juga menyarankan, agar operator jangan sampai gegabah dalam membentuk tim seperti pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan Lahan (TKP2L) pada pembebasan lahan Blok Cepu yang memunculkan permasalahan dibelakang hari.
“Faktanya, dijebloskannya mantan bupati Santoso dan timnya dengan Kasus korupsi Blok Cepu senilai 3,8 miliar setidaknya menjadi bukti,” ujar Joko, menerangkan.
Joko menambahkan, operator juga harus menyesuaikan jadwal perencanaan agar proyek bisa tepat waktu. Pihkanya, optimis apabila sesuai perencanaan maka proyek tidak akan tertunda
“Kenyataanya banyak juga proyek lain yang selesai sesuai rencana,” tandasnya.
Menaggapi hal ini, Field Public and Government Affairs Superintendent Pertamina EP Cepu (PEPC), Edi Purnomo saat dikonfirmasi apakah PEPC selaku salah satu operatorship di Gas cepu akan belajar dari proyek Banyuurip memilih tidak berkomentar.
Sebagaimana diketahui, proyek Gas Cepu meliputi unitisasi Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan terintegrasikan Lapangan Cendana. Untuk lapangan JTB, PEPC didapuk sebagai operator. Sedangkan Lapanan Cendana tetap di operatori Mobil Cepu Ltd (MCL). (roz)