SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Industri minyak dan gas bumi (Migas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menjadi salah satu faktor meningkatnya perekonomian warga. Indikator meningkatnya ekonomi warga itu dapat dilihat dari menjamurnya cafe, restauran dan tempat karaoke yang dipadati pengunjung.
Pantauan suarabanyuurip.com dilapangan, ada puluhan cafe, restauran dan tempat karaoke di Bojonegoro. Tempat-tempat mewah tersebut sekarang ini seperti telah menjadi kebutuhan sehari-hari warga yang tidak bisa ditinggalkan.
Hal itu seperti terlihat di Caffe Tamosa di Jalan Kartini. Café lengkap dengan makanan cepat sajinya itu ramai dikunjungi warga dari berbagai kalangan.
“Asyik tempatnya, bisa istirahat sambil lihat keramaian kota,” kata Astrid, salah satu pengunjung café kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (11/1/2014).
Tidak hanya Tamosa, cafe lainnya seperti Damai di Jalan Veteran, Nirwana di Jalan Veteran, Cherss di Jalan Gajah Mada dan masih banyak lagi tak lengang dari pengunjung baik itu makan atau sekadar minum.
“Satu hari kami melayani dua puluh konsumen lebih,” kata Anis (20), salah satu pelayan café Damai dikonfirmasi terpisah.
Meskipun café menjamur, namun tidak membuat para pedagang kaki lima (PKL) kehilangan konsumen. Mereka tetap berjualan dari pagi sampai malam di sepanjang trotoar dengan beraneka jenis makanan dan minuman.
“Alhamdulilah, masih ada yang ngopi dan makan di warung saya,” sergah Surti, salah satu PKL yang berjualan menggunakan gerobak dipinggir Jalan Teuku Umar.
Sementara itu, menurut pengamat sosial Kuzaini, keberadaan cafe dan restauran tidak mempengaruhi penjualan pedagang kaki lima maupun warung makan lainnya. Hal ini karena cafe dan restauran memiliki pangsa pasar sendiri.
“Tidak hanya cafe dan restauran saja yang berkembang, pedagang kaki lima juga akan meningkat pula,” tegas penulis senior di Bojonegoro ini.
Dia menyatakan, keberadaan industri migas akan merubah Bojonegoro menjadi metropolitan. Disinilah peran Pemerintah Kabupaten dibutuhkan untuk mengarahkan PKL agar tertib dan mematuhi aturan.
“Justru Pemkab harus mengawal keberadaan PKL karena semakin meningkat akan semakin semrawut,” tukasnya.(rien)