SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro- Keberadaan industri minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berdampak terhadap naiknya perekonomian masyarakat meskipun belum seluruhnya. Banyak peluang-peluang usaha yang ditangkap masyarakat seperti berdagang, jasa transportasi, dan katering.
Tidak hanya itu, jumlah Upah Minimum Regional (UMR) pun lambat laun naik dari tahun 2013 sebesar Rp 820.000 menjadi Rp 1.140.000. Namun, kondisi tersebut nampaknya tidak berpengaruh terhadap puluhan guru honorer di Bojonegoro. Mereka banyak yang belum memperoleh gaji layak, meski APBD Bojonegoro juga meningkat signifikan.
Untuk tahun 2014 ini, nilai APBD Bojonegoro sebagai daerah penghasil Migas, mencapai Rp2,271 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sebesar Rp347 miliar yakni dari prediksi awal pendapatan sebesar Rp2,181 triliun.
Kondisi itu membuat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro, prihatin. Wadah yang menampung pahlawan tanda jasa itu sekarang ini getol memperjuangkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat bisa menganggarkan dana dari APBD untuk meningkatkan taraf hidup guru honorer.
Ketua PGRI Bojonegoro, Diman Nasichin, mengatakan rata–rata gaji yang diterima guru honorer satu bulannya hanya  senilai Rp 200 ribu. Padahal kebanyakan mereka sudah berkeluarga. Di sisi lain, mereka juga terkena imbas dari adanya industri migas.
Imbas itu, lanjut Diman, dirasakan guru honorer karena mereka juga merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dengan masuk para pekerja migas. Sebab kenaikan harga itu, secara otomatis, juga akan dirasakan para guru honorer. Padahal disisi lain kesejahteraan mereka masih dibawah kata layak.
“Yang jelas gaji guru bantu sangat memprihatinkan sekali. Padahal tanggung jawabnya sebagai pendidik juga sama dengan guru negeri,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Kamis (23/1/2014).
“Untuk itu, kami meminta agar Pemkab memberikan gaji minimal sesuai UMK,†lanjut Diman.
Menanggapi hal itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengatakan, telah mengusulkan kenaikan gaji kepada semua guru honorer di Bojonegoro. Meski demikian,pada tahun sebelumnya telah memberikan gaji sekira Rp 400.000 tiap bulan.
” Kami sudah membahas masalah itu, namun persetujuan tergantung keputusan yang disepakati dalam anggaran perubahan pada APBD tahun ini,” sambung Suyoto.(rien)