SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Program pengembangan masyarakat yang digulirkan Mobil Cepu Limited (MCL), operator migas Blok Cepu, senantiasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Karena itu sebelum program dilaksanakan ada proses dan tahapan yang harus dilalui agar kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dengan sumber daya alam (SDA) yang ada melalui program pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.
Field Public and Government Affairs Manager MCL, Rexy Mawardijaya, menjelaskan, beberapa tahapan yang musti dilalui dalam pelaksanaan progrm pengembangan masyarakat diantaranya melakukan assessment untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Kemudian, mencari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai partner pendamping program yang berkompeten dibidang kegiatan yang akan dilaksanakan, selaras dengan program pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat dan mendapat persetujuan dari SKK Migas.
Untuk partner yang digandeng, lanjut Rexy, MCL selalu memprioritaskan LSM lokal. Namun, partner yang digandeng harus memiliki beberapa kreteria diantaranya berpengalaman di bidangnya, memiliki strategi program, manajemen (administrasi) yang baik, dan dapat membangun hubungan baik dengan stake holder yang ada.
“Tidak mungkin kita akan menggandeng partner yang berkompeten di bidang infrstruktur untuk mendampingi program peternakan. Begitupun sebaliknya,” kata Rexy memberikan contoh.
Menurut dia, dengan menggandeng partner yang berkompeten sesuai bidang program yang digulirkan akan memberikan transformasi ilmu kepada masyarakat. Sehingga nantinya jika pendampingan program telah selesai masyarakat dapat mengembangkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan.
“Dengan begitu masyarakat akan menjadi berdaya dan mandiri,” tegas mantan jurnalis media nasional itu.
Rexy menambahkan, setiap proposal program yang diajukan masyarakat kepada MCL tidak serta merta akan disetujui. Karena dari proposal itu akan dilakukan kajian-kajian apakah usulan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat dan sejauh mana dukungan potensi lokal.
“Apalagi semua program yang akan kita laksanakan harus lebih dulu mendapat persetujuan dari SKK Migas dan selaras dengan program Pemkab,” tandas Rexy.(suko)