SuaraBanyuurip.com – Samian Sasongko
Bojonegoro – Berkurangnya lahan pertanian akibat pembebasan lahan untuk kepentingan proyek Migas Banyuurip, Blok Cepu membuat petani di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kesulitan bertani. Mereka terpaksa memanfaatkan sisa lahan kosong yang berada di dekat lokasi tapak sumur C Banyuurip untuk membuat pembibitan (menabur wineh) untuk memulai tanam padi pada musim tanam ke dua tahun ini.
Sesuai catatan, lebih dari 500 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Gayam yang sudah terbebaskan untuk kepentingan proyek Migas Banyuurip, Blok Cepu yang di operatori Mobil Cepu Ltd (MCL). Ratusan hektar lahan tersebut diantaranya tersebar di Desa Gayam, Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Sudu dan Ngraho.
Salah
satu petani Desa Gayam, Paser, mengatakan, sejak dimulainya proyek migas Banyuurip membuat lahan yang biasanya digunakan sebagai tempat menabur padi pada musim tanam ke dua telah beralih fungsi.
“Sekarang susah untuk mencari lahan buat menabur benih padi untuk musim tanam walikan setelah panen padi musim pertama, Pak. Jadi, terpaksa petani menggunakan lahan yang masih kosong di dekat lokasi proyek ini maupun dilahan kosong lainnya untuk menabur benih padi,” kata Paser kepada suarabanyuurip.com, Jum’at (14/03/2014).
Paser mengaku, sebelum lahan dibebaskan petani masih mudah untuk menabur benih padi dan bercocok tanam. Karena banyak lahan yang kosong dan tidak ditanami oleh pemiliknya. Sehingga hal itu dapat dimanfaatkan masyarakat setempat.
“Dulu tinggal nembung yang punya lahan saja untuk menabur benih padi untuk wineh tersebut. Tapi, kalau sekarang sudah sulit. Ya terpaksa memanfaatkan lahan sedikit yang kosong dipinggir jalan poros Desa Gayam ini untuk menabur wineh, Pak,” ujar Rudi menuturkan.
Tenaga peneliti Pusat data (Pusda) kota, Agri Sasongko, mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami petani sekitar ladang migas Banyuurip saat ini yang mulai banyak penurunan pendapatan dari hasil pertaniannya.
“Kalau Pemkab Bojonegoro bersemboyan bakal menciptakan lumbung pangan dan energi, seharusnya segera mengambil sikap jika petani sudah banyak keluhan. Karena lepas diakui atau tidak petani juga merupakan pondasi peningkatan ekonomi dari sektor pertanian,” tegas Agri Sasongko dikonfirmasi terpisah. Â
“Sekarang saja jeritan petani sudah seperti ini, bagaimana 3-5 tahun kedepan. Â Mau dibawa kemana dan seperti apalagi kondisi mereka kedepannya jika Pemkab Bojonegoro tidak segera mengantisipasinya,” imbuhnya menerangkan.(sam)