SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, Jawa Timur, Ganang Anindito, mengaku, belum memiliki data konkrit jumlah lahan pertanian di wilayahnya yang sudah beralih fungsi.
“Saya belum bisa memberikan data secara kongkrit berapa terakhir luas lahan pertanian yang tergerus untuk industri migas maupun usaha lainnya di sini karena baru menjabat,†ujar Ganang yang baru menjabat kurang dari enam bulan itu.Â
Namun begitu, Ganang meneaskan, sejak menjabat belum ada satupun investor yang mengajukan ijin penggunaan lahan pertanian untuk usaha di Bojonegoro.
“Selama saya menjabat di sini belum ada,†kata Kepala BPN Bojonegoro, Ganang Anindito kepada suarabanyuurip.com.
Ganang menegaskan, BPN akan mempertahankan lahan pertanian di Bojonegoro agar tidak beralih fungsi. Hal itu mengacu Undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun peraturan daerahnya (Perda) belum disahkan.
Sementara itu, dari pantauan di lapangan, banyak lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang tergerus untuk kepentingan proyek minyak dan gas bumi (migas). Untuk kepentingan industry migas Blok Cepu, misalnya, tercatat ada sekira 600 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi. Belum lagi untuk eksplorasi dan eksploitasi migas Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Lapangan Tiung Biru (TBR) dan rencana pengembangan Gas Cepu.
Selain itu, sejumlah perumahan yang saat ini juga tumbuh subur. Seperti di Kecamatan Kalitidu terdapat dua lokasi perumahan baru yang menggunakan lahan pertanian produktif. Kemudian perumahan di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Jika hal itu tetap dibiarkan berlangsung akan dapat mengancam ketahanan pangan di Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Ahmad Djupari, enggan mengomentari luas lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. “Jangan wawanacara dulu sama saya,” ujarnya tergesa-gesa.(rien)