SuaraBanyuurip.com – Samian Sasongko
Bojonegoro – Petani di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berharap ada wadah independen yang menaungi dan melindungi mereka agar nasib petani tidak semakin terpuruk.
“Salah satu caranya adalah dengan mendirikan sebuah organisasi atau kelompok petani se Indonesia. Yakni mulai dari tingkat desa yang ada di daerah-daerah di wilayah Indonesia. Karena sampai saat ini dirasa masih minim pembelaan yang mengarah pada petani,” kata Solib, warga Desa Dukohkidul, Kecamatan Ngasem, kepada suarabanyuurip.com, Senin(07/04/2014).
Dijelaskan, bukti riil yang sering dikeluhkan petani salah satunya adalah masalah pupuk yang kadang sulit didapat setiap musim tanam. Kalaupun ada harganya diatas harga eceran tertinggi (HET).
“Masa kenaikan BBM dan pupuk saja luar biasa, tetapi kalau kebutuhan petani seakan tidak terurus, dan hasil petani naikpun tidak seberapa dibandingkan kenaikan harga BBM maupun lainnya,” keluhnya.
“Kalau tidak salah, ingat saya kenaikan BBM pada kisaran tahun 2000 dari Rp2.500 sekarang menjadi Rp6000. Kemudian pupuk subsidi, dari Rp60.000 sekarang Rp90.000. Sementara pupuk non subsidi sekarang Rp140.000,” kata Solib, mengungkapkan.
Begitu juga untuk upah tenaga buruh tani, lanjut dia, pada tahun 2000 berkisar Rp17.000, dan sekarang menjadi Rp35.000 sampai Rp40.000. Sementara, harga bibit non hibrida dari Rp30.000 sampai Rp40.000, sekarang menjadi Rp80.000 sampai Rp100.000 per sepuluh kilo gram.
Senada juga disampaikan Rakib, petani Desa Gayam, Kecamatan Gayam. Dia menyatakan mendukung dengan pembentukan sebuah kelompok tani secara nasional. Alasannya, wadah tersebut dapat membantu menyampaikan keluhan para petani di daerah.
“Sehingga keluhan petani didaerah bisa sampai kepada pak Presiden maupun pak Menteri. Sebab, saya yakin kalau hanya disampaikan kepada daerah yang jelas kurang maksimal. Terpenting, kelompoknya harus benar-benar netral tidak masuk dalam dunia politik, Mas,” sambung Rakip. (sam)