SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Program Corporate Social responsibility (CSR), dan PKPO dari masing-masing operator yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur baik itu Joint Operating Body Pertamina East Java (JOB P-PEJ), Mobil Cepu Ltd (MCL), dan Pertamina EP Asset 4 seharusnya ada pengawasan dan pendampingan.
Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moelyono, mengaku, selama ini pemerintah setempat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan bagaimana pelaksanaan program CSR maupun PKPO yang diberikan operator kepada masyarakat.
“Pemkab tidak ada yang namanya pengawasan secara langsung, pengawasan ya harus dari operator itu sendiri,” tegas Soehadi kepada SuaraBanyuurip.com.
Pihaknya menjelaskan, pemkab melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta masing-masing operator memberikan laporan perencanaan program CSR, dan PKPO agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Jadi semua operator migas diharapkan dalam hal melaksanakan CSR koordinasi dulu,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak sekedar memberi tetapi harus tetap mendampingi dan mengawasi. Apakah sudah tepat sasaran, dan sesuai perencanaan, serta apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat desa. (rien)