Pertamian EP Tunggu Surat Kuasa SKK Migas

SuaraBanyuurip.comAli Musthofa

Blora – Program City Gas untuk masyarakat sekitar Blok Gundih di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hingga kini belum ada kejalasan meski pemasangan pipa dan meteran di Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah terpasang. Hal itu dikarenakan hingga kini masih menunggu ijin pemasangan pipa Cross Rel Kereta Api dan pemasangan pipa utama jaringan penghubung di Central Processing Plant (CPP) Area Gundih.

Government & PR Assistant Manager PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4, Yuliani, mengatakan, pemasangan pipa jaringan proyek City Gas di Area CPP Gundih itu masih menunggu kabar lanjutan dari pengajuan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora yang telah mengajukan ke Kementerian ESDM.

Menurut Yuliani yang juga sebagai Humas Pertamina EP. PPGJ itu, bahwa status tanah yang ditempati sebagai lokasi operasinya tersebut merupakan tanah milik pemerintah pusat. “Yang punya tanah itu Pemerintah Indonesia. Untuk perijinannya itu harus Cq. Kementerian ESDM Cq. SKK Migas,” katanya pada suarabanyuurip.com, Senin  (28/4/2014).

Baca Juga :   Kontraktor Lokal Sayangkan Puncak Produksi Molor

Yuliani menambahkan, Pertamina dalam hal ini hanya sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Kita sebagai KKKS tidak punya hak terkait perijinan nya. Hanya memanfaatkannya sesuai dengan surat kuasa dari SKK Migas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Blora, Setyo Edy, mengaku, telah mengajukan ijin kedua pekerjaan yang tertinggal dalam pemasangan pipa jaringan untuk City Gas tersebut. Yakni kepada Kementerian Perhubungan karena pemasangan pipa gas melintang di jalur rel kereta api.

”Izinnya sudah diajukan, namun belum turun,” sambung Edy.

Seperti diketahui, proyek City Gas ini sudah dimulai sejak tahun 2013 silan untuk pemasangan pipa jaringan gasnya. Adapun suplai gas akan diambilkan sebagian kecil dari gas yang terproduksi di CPP Gundih.

Adapun pada tahap awal, dibangun jargas untuk 4.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di beberapa desa, diantaranya, di Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban serta Desa Kapuan Kecamatan Cepu.(ali)

Baca Juga :   Realisasi Lifting 580 Ribu BOPD, Menteri Bahlil Targetkan 900 Ribu BOPD di 2029

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *