SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Blora, Jawa Tengah, Maskur meminta muspika di wilayahnya untuk ikut mengawasi peredaran LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg) di pasaran. Hal itu untuk menghindari agen ataupun pangkalan LPG yang nakal dalam mempermainkan stok dan harganya.
Menururt Maskur, perlu adanya persamaan persepsi perihal hal tersebut. Dia sebutkan elpiji ialah kebutuhan masyarakat yang harus diawasi bersama. “Dengan melibatkan jajaran di kecamatan, pengawasan distribusi akan dilakukan semakin ketat. Sehingga, bisa menghindari penyelewengan dan permainan harga di pasaran,†katanya.
Meski hingga saat ini, kata Maskur, belum ada pengumuman resmi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dikarenakan masih menunggu instruksi Gubernur Jawa Tengah akan adanya penyeragaman HET, pengawasan itu tetap diperlukan.
“Hal itu tidak lantas menjadikan bisa memainkan harga elpiji ukuran tiga kilogram dengan seenaknya,” tegasnya.
Sebagai bahan langkah pengawasan yang melibatkan muspika, Â lanjutnya, para camat, kapolsek dan danramil setempat agar diberi data mengenai jumlah distributor, agen, dan pangkalan sampai pengecer resmi LPG 3 Kg.
“Jadi aparat di  kecamatan tahu akan jumlah agen dan jumlah pasokan elpiji di wilayahnya. Sebab, masing-masing agen sudah punya data dan jatah resmi elpiji tersebut,” imbuh Maskur.
Sementara itu, Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam rapat koordinasi terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 Kg di pasaran beberapa waktu yang lalu mengungkapkan, ketidakseimbangan antara alokasi LPG tiap bulan dengan jumlah agen di tiap kecamatan juga berdampak pada kenaikan harga.
“Saya minta agar Instansi terkait bisa menata ulang sistem penyaluran gas 3 kilo,” ungkap Bupati Blora Djoko Nugroho.
Kokok, demikian akrab disapa mengaku setelah melihat adanya beberapa kecamatan yang jumlah pangkalannya sangat sedikit sedangkan jumlah penguna yang cukup banyak. Seperti  jumlah agen yang hanya enam tetapi tersentral di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu padahal di Blora ada 16 Kecamatan lainnya.Â
“Di Kecamatan Bogorejo hanya ada dua pangkalan saja, dan harus mengambil dari agen di Blora yang jaraknya cukup jauh ini jelas akan mempengaruhi harga,” tandasnya.Â
Seperti diketahui bahwa sejak sebulan terakhir masyarakat menjerit akibat harga elpiji tabung hijau melejit sempat menembus harga Rp20 ribu bahkan lebih, selain mahal juga barangnya sulit didapat. Hal itulah yang membuat masyarakat kalang kabut.
Sebagaimana disebutkan, Pemkab Blora telah mengirimkan rencana penentuan HET LPG 3 Kg ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 14 Ribu, namun hal itu masih menunggu instruksi resminya. Dari beberapa informasi yang diterima, Pemrov. Jawa Tengah berencana akan mengumumkan pengumuman resmi terkait HET LPG 3 Kg tersebut pada Senin,(02/5/2014).(ali)