SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Dibanding dengan tahun 2013 prestasi Pemkab Tuban, Jawa Timur di bidang administrasi tahun ini tampaknya jeblok.
Pemkab gagal mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sempat didapat pada tahun 2013 lalu. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2013 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014 ini.
Hasilnya, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pendataan aset daerah. Sehingga, memutuskan Kabupaten Tuban mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 ini.
Sekretaris dan Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LHP-BPK, Karjo, mengatakan, kalau hal ini merupakan indikasi perlunya perbaikan administrasi. Terutama di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tuban.
“Terutama pada aset daerah,†kata Karjo.
Terkait aset ini, menurut Karjo, berkaitan dengan pendataan dan inventarisir aset-aset milik daerah. Baik itu aset yang bergerak ataupun tidak bergerak. Pemkab Tuban harus lebih cermat lagi menyusun laporan administrasi.
“Selain itu memang tidak ada, tetapi ini merupakan kekurangan yang ditemukan BPK,†kata Karjo.
Menanggapi opini WDP, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, mengatakan, Pemkab Tuban akan melakukan perbaikan proses administrasi di lingkungan SKPD.
Hal ini pun sebenarnya permasalahan yang cukup sulit untuk dipenuhi. Karena, yang diperiksa dari tim BPK adalah keberadaan aset. Dia mencontohkan, kalau Puskesmas dan juga SD Inpres pun harus mempunyai sertifikat atas nama daerah.
“Jadi kita akan persiapkan lagi, mempersiapkan kemampuan personal untuk dapat menata administrasi lebih baik lagi,†tandas Noor Nahar. (edp)