SuaraBanyuurip.com -Â Totok Martono
Lamongan – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun 2014 ini diproyeksikan mencapai Rp 1,899 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar Rp124.640.718.311 dari sebelumnya Rp1.775.329.593.050.
Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penandatangan nota kesepakatan anatara eksekutif dan legislatif Lamongan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, Jum’at (11/7/2014).
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Nikmatin Fauziah mengatakan, kenaikan tertinggi PAD Lamongan diproyeksikan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 66.201.796.523. Komponen PAD ini diproyeksikan bisa mencapai Rp 245.091.453.073 dari yang sebelumnya sebesar Rp 178.889.656.550.
Selain itu, lanjut dia, juga bakal ada kenaikan belanja daerah. Dari yang sebelumnya Rp 1.768.377.893.050, naik menjadi Rp 2.009.218.095.450.
Kenaikan tertinggi terutama untuk komponen belanja langsung yang akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan, dinaikkan hingga Rp 143.481.262.439. Dari yang sebelumnya sebesar Rp 588.311.807.150, dinaikkan menjadi sebesar Rp 731.793.069.589.
“Dari proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, diperkirakan terjadi defisit anggran sebesar Rp 109.247.784.089. Defisit anggaran tersebut selanjutnya akan ditutup dari pembiayaan netto dengan besaran yang sama sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) diperkirakan nihil,” kata Nikmatin Fauziah.
Ditambahkan, pada sisi belanja daerah, perubahan dilakukan untuk mengakomodir beberapa program yang bersifat wajib dan mengikat. Diantaranya terkait tunjangan guru PNS daerah, pengalokasian dana untuk pajak rokok, serta penyesuaian belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Selain itu, kata Nikmatun, kenaikan belanja langsung juga digunakan untuk percepatan peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan, pemeliharaan jaringan irigasi dan normalisasi saluran sungai, dan pengerukan waduk. Serta bakal digunakan untuk penyediaan sarana dan pasaranan air bersih di pedesaan, penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas dan penataan ruang terbuka hijau.
“Banggar menyambut baik atas kenaikan PAD sebesar Rp 66 miliar. Untuk itu, di tahun mendatang diharapkan PAD bisa terus meningkat,” pungkas dia.
Rencana alokasi dana untuk peningkatan pembangunan pedesaan diharapkan betul-betul mampu terealisasikan dan bukan sebatas wacana. Sebab Selama ini masih banyak desa yang terbelakang pembangunannya. Khususnya sarana transportasinya.
“Semoga Pemkab serius memujudkan komitmen untuk mengutamakan pembangunan desa, “ kata Kades Karang, Kecamatan Sekaran Mochtar.
Sementara kades Datinawong Mudhakir mengatakan, jika desa-desa lebih cepat membangun tidak lepas dari upaya kepala desa yang cukup lincah mencari proyek bantuan dari pemprov maupun nasional.
“Kades lincah pasti akan banyak mendapat proyek bantuan setiap tahunnya. Kalau hanya mengharap bantuan Pemkab desa akan tetap terbelakang sulit berkembang,” pungkas Mundhakir. (tok)