SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Rancangan Undang-undang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang kini sedang dibahas di DPR RI, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, tak terkecuali kepala daerah. Pasalnya, ada salah satu draf dalam RUU Pilkada yang menghapus pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan diganti dengan dipilih oleh DPRD.
Salah satu kepala daerah yang menolak dengan tegas RUU Pilkada adalah Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto. Menurut dia, jika pilkada dilakukan oleh DPRD maka akan menciderai rakyat dan merusak proses demokrasi yang sudah berlangsung saat ini.
“Jika kepala daerah dipilih DPRD berarti tidak lagi mempercayai proses demokrasi yang dipercayakan kepada rakyat,” tandas Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Selasa (9/9/2014).
Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, ini mengaku sudah menyampaikan gagasan tersebut  pada internal partai meskipun PAN termasuk salah satu partai yang mendukung adanya RUU Pilkada bersama partai lainnya di koalisi merah putih.
“Secara pribadi saya menolak tegas jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, dan akan menyampaikan alsan saya jangan sampai RUU Pilkada itu disahkan,” tandsnya.
“Nanti akan ada kecenderungan demokrasi akan disandra oleh elit DPRD maupun elit Partai,” lanjut Suyoto.
Suyoto mengemukakan, jika pandangannya diinternal partai berbeda dengan keputusan pengurus pusat yang mendukung proses pilkada dipilih oleh DPRD, hal itu dikarenakan ia melihat dari sudut pandang orang yang pernah terlibat langsung dalam proses demokrasi di Indonesia.
“Saya berfikir jika nanti itu diserahkan ke DPRD nanti ujung-ujungnya diserahkan kepada ketua partai dan pasti ada yang namanya penyandraan demokrasi,” ujar Suyoto, menjelaskan.
Suyoto mengungkapkan, kebanyakan pihak menilai demokrasi yang dilaksanakan secara langsung memang mahal. Namun, menurut dia, mahalnya proses demokrasi secara langsung tersebut karena melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Kalau politik uang memang ada, namun jika dilakukan secara demokrasi, yang menikmati masyarakat secara langsung. Hal itu yang menjadi interospeksi pembangunan modal sosial masih kurang dilakukan oleh elit politik terhadap rakyat,” tandasnya.
Dia optimis, semakin lama masyarakat akan semakin cerdas dan politik uang akan berkurang. Untuk itulah seharusnya menjadi instrospeksi bersama karena pembangunan modal sosial masih kurang berhasil.(rien)