SuaraBanyuurip.com – Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro- Ketergantungan Indonesia terhadap migas sebagai sumber energi masih cukup tinggi, bahkan tingkat konsumsinya melibihi produksi yang dihasilkan. Padahal di sisi lain banyak kendala pada sektor hulu migas yang menjadi salah satu penyebab tak tercapainya target produksi.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merilis sejumlah kendala yang dihadapi proyek di sektor hulu migas. Di antaranya aspek sosial yang meliputi pemblokiran, unjuk rasa, sengketa lahan, permintaan program corporate social responsilibity (CSR).
“Kemudian masyarakat masih trauma bencana lumpur Lapindo,” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali Manudara, dan Nusa Tengara (Jabamanusa), Djoko Widianto.
Disamping itu, dari aspek sistem pemerintahan lebih pada tidak seragamnya regulasi. Sehingga kerap berbenturan antara pemerintah daerah dengan pusat. Terbukti, saat ini terdapat 129 perizinan belum mendapat lampu hijau. Sedangkan 89 masih proses.
“Sehingga akan dijadikan satu pintu,” tutur Djoko.
Hambatan lain, yaitu masalah demografi. Mulai medan yang sulit, perbukitan, area terlarang, dan daerah ranjau. “Kemudian masalah tumpang tindih lahan,” imbuhnya.
Kendati begitu, menurut Djoko, semua kebijakan yang terdapat di SKK Migas masih menunggu sistem pemerintahan yang baru.(roz)Â