FPDI-P Soroti Kedaulatan Pangan Bojonegoro

SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia

Bojonegoro – Jargon lumbung pangan nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang diusung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat sorotan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD setempat. Alasannya, jargon itu berlawanan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab dalam memberikan kemudahan alih fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Anggota Fraksi PDI-P, Doni Bayu Kurniawan, menyatakan, sesuai fakta di lapangan semakin lama ketersedian lahan pertanian di Bojonegoro semakin berkurang. Banyak lahan-lahan produktif yang beralih fungsi menjadi lahan proyek-proyek industri maupun perumahan.

“Ini disebakan Pemerintah Daerah terlalu memberikan kemudahan terhadap ijin alih fungsi lahan, terutama lahan-lahan produktif,” tegas Doni. 

Ia berharap jargon Bojonegoro sebagai Kabupaten Lumbung Pangan dan Energi agar tidak hanya pemanis bibir.  Tetapi juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tidak kontra produktif dengan upaya kedaulatan pangan.

Apalagi, lanjut Doni, kedaulatan pangan merupakan fokus pemerintah pusat yang hendaknya didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis di daerah khususnya kebijakan sektor pertanian.

“Hal itu sebetulnya kongruen dengan visi atau jargon Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi,” tukas politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Bojonegoro itu. (rien)