SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Sejumlah Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa mengeluhkan data yang dipergunakan untuk penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Program yang diluncurkan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, sebagai ganti pencabutan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Di Kabupaten Tuban sendiri KSPS mulai disalurkan pada tanggal 21-31 November 2014 mendatang.
“Kami banyak mendapatkan protes karena data yang dipergunakan untuk penyaluran KSPS ini,†kata salah satu perangkat desa di wilayah Kecamatan Palang yang enggan disebut namanya, Kamis (27/11/2014).
Dia mengatakan, data yang dibuat acuan oleh pemerintah pusat adalah data lama. Yaitu data ketika pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kepala Desa (Kades) Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Karso, mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya banyak mendapatkan protes dari masyarakat lantaran penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Dia mencontohkan, banyak penduduk miskin di desanya tidak dapat menikmati program ini. Tetapi penduduk yang mampu justru mendapatkan program ini. Permasalahan ini menjadi permasalahan sosial tersendiri di tengah masyarakat.
“Beberapa kali masyarakat protes dan mengeluh kepada kami, karena program ini tidak didapatkan oleh yang berhak,†kata Karso.
Menurut Karso, ketidaktepatan program ini karena masih mempergunakan data yang lama. Yaitu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 lalu.
“Itu sudah berapa tahun? Kondisi antara tahun 2011 lalu dengan tahun 2014 akhir ini sudah sangat jauh berbeda,†kata Karso.
“Semestinya pakai data terbaru, atau lakukan survey ulang sebelum program ini diluncurkan,†tandasnya. (edp)