SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Pasuruan – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta kepada operator yang mempunyai kapal alir dan muat terapung (Floating Storage Offloading/FSO) di perairan utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memaksimalkan sosialisasi kepada nelayan.
Pernyataan ini dilontarkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Sekurity SKK Migas, Maman Mahmud, ketika ditanya suarabanyuurip.com mengenai semakin menyempitnya wilayah tangkap ikan nelayan Tuban di laut utara akibat adanya FSO Cinta Natomas milik Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) dan juga FSO Gagak Rimang, milik Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL).
“Sebelum diterapkan pengamanan obyek vital ya harus benar-benar dimaksimalkan public speaking, melakukan sosialisasi secara maksimal,” kata Maman Mahmud, ketika berada di Finna Golf, Pasuruan, Jatim (5/12/2014).
Maman mengatakan, idealnya sosialisasi dilakukan dengan mengundang beberapa pihak yang berkepentingan. Mulai dari pemerintah daerah (Pemda) setempat, Camat, Kades, organisasi nelayan, dan juga nelayan itu sendiri. Selain itu harus ada pembicaraan antara perusahaan dengan nelayan sebelum diterapkannya standart pengamanan obyek vital (obvit).
“Kalau misalkan ada rumpun ikan di sana ya ada ganti rugi, atau solusi lain yang diperlukan,” tegas Maman.
Selain itu, secara global pengamanan di laut yang sudah ditetapkan sebagai industri Migas dan merupakan obvit dikerjasamakan dengan TNI Angkatan Laut.
“Kita sudah tanda tangani MoU dengan TNI AL untuk pengamanan di laut,” tandas Maman.
Selain itu di laut yang menjadi obvit wajib disertakan dengan rambu-rambu laut, serta membuat paton, aturan, dan wilayah yang menjadi lalu lintas laut.(edp)