SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, menyatakan, apa yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terkait penanganan dampak terhadap pengoperasian flaring adalah hal biasa.
“Sudah biasa itu, ya jalanin aja,†ujar Deputi Development Manager EMCL, Elvira Putri, usai melakukan rapat koordinasi bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Pemkab di Ruang Angling Dharma, Kamis (29/1/2015).
Sementara itu, Asisten Deputy Tata Kelola Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Subianto, menyampaikan, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh EMCL selaku operator dalam perubahan waktu flaring dari 23 MMSCFD sampai dengan 70 MMSCDF.
“Yang pertama adalah, harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bojonegoro untuk menangani aspek sosial ekonomi,â€ujarnya.
Dia menyatakan, hal kedua yang perlu diingat EMCL adalah perlu adanya persetujuan dari Dirjen Migas dan Kementrian ESDM, berapa jumlah yang harus di flaring. Karena, sementara ini data yang diterima baru 23 MMSCFD mulai Februaru sampai Juni 2015, sementara EMCL menginginkan ada peningkatan 70 MMSCFD setelah bulan Juni tersebut.
“Flaring ini seharusnya sudah dilakukan sejak awal, tapi karena ada keterlambatan produksi jadi baru sekarang diajukan. Terlebih kompresi gas atau gas injeksi yang disiapkan untuk beroperasi ke tahap produksi baru satu yang berfungsi,â€pungkasnya.(rien)